SOROT & SARAN

BBM Naik, Tarif Angkot Siap-siap Naik

2012-02-27T08:06:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM- Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mendapat tanggapan beragam. Sopir angkutan kota (angkot) di Palembang dengan tegas mengatakan, “Kalau bensin naik, yo kami naikkan ongkos,” kata Aman (26 tahun) sopir angkot trayek Ampera – Bukit Lama, Sabtu (25/2).

Menurut Aman, angkot yang dibawanya menggunakan BBM, berbeda dengan beberapa angkot lain yang sudah beralih atau konversi ke bahan bakar gas (BBG). “Sekarang ini ongkos angkot BBM //samo bae// dengan ongkos angkot yang pakai gas,” katanya.

Dukungan kenaikan tarif atau ongkos angkutan umum seiring kenaikan BBM juga mendapat dukungan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palembang. Organisasi yang menghimpun pengusaha angkutan umum itu sudah bersia-siap melakukan kenaikan tarif.

Fakhruddin Jamal, ketua Organda DPC Kota Palembang, menjelaskan akan mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum sebesar 10 persen. “Disesuaikann dengan besaran kenaikan harga BBM yang akan naik April mendatang,” katanya.

Menurut Fakhrudin, usulan tersebut akan disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang jika SK atau Keppres tentang kenaikan harga BBM sudah terbit. “Jadi kita sekarang melakukan antisipasi dengan melakukan kajian.” (REP).

Umat Membutuhkan Mujahidah Pers

2012-02-26T04:04:00.000-08:00

MANTINGAN -PELITAKARAWANG.COM-.- Bertempat di Aula Kulliyyatul Banat Pondok Gontor Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa Timur, Ahad (26/2), Pondok Gontor Putri 1 menggelar Training Jurnalistik. Pelatihan jurnalistik itu diikuti sebanyak 400 santri.

Direktur Kulliyyatul Muallimat Al Islamiyah (KMI), KH Ahmad Suharto yang membuka pelatihan mengingatkan pentingnya dunia jurnalistik. Menurut Suharto, training jurnalistik itu merupakan kesempatan yang sangat penting untuk mengikuti pelatihan jurnalistik.

''Ayat pertama yang diturunkan dari Alqur'n adalah surat al-Alaq yang memerintahkan membaca dan mengaitkanya dengan pena,'' ungkap Ustaz Suharto di hadapan ratusan peserta. Begitu pentingnya dunia tulis-menulis, sampai dalam Aqluran terdapat surah Al-Qalam, yang berarti pena.

Mengapa perintah iqra atau membaca dikaitkan dengan pena? Ustaz Suharto menjelaskan, ''Rahasianya karena Islam agama peradaban, Islam datang di mana pun membangun peradaban, memerangi kebodohan,'' tandasnya.

Ia bersyukur, acara diikuti lebih dari 400 santri dari 3.352 santri Gontor. ''Sementara yang lain sedang mengikuti acara yang lain setiap pondok penuh dengan acara sangat tepat sekali senang membaca, membaca buku, membaca alam, dan membaca peradaban.''

Karena itu, ia berharap santri tidakhanya membaca untuk dirinya sendiri tapi harus mengkomunikasikan menyampiakan kepada orang lain bisa lewat pidato, lewat tulisan sangat efektif dengan saking pentingnya ada surat surat al sangat pentingnya tulis menulis yang namanya dunia pers menjadi salah satu lahan perjuangan yang luar biasa.

''Umat membutuhkan mujahidah jurnalistik yang memperjuangkan Islam lewat pena,'' cetusnya.(rep).

Kecelakaan Lalu Lintas Didominasi Sepeda Motor

2012-02-13T19:39:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Jumlah kecelakaan di seluruh Indonesia pada awal 2012 mengkhawatirkan. Polri mencatat ada 9.884 kecelakaan terjadi selama awal tahun ini. Ribuan kecelakaan tersebut didominasi oleh sepeda motor.

"Dari kasus tersebut yang paling banyak, melibatkan sepeda motor, sebanyak 9535 unit," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2).

Selain itu, lanjutnya, kecelakaan melibatkan 1.357 mobil berpenumpang, 207 unit bus, dan 443 mobil barang. Sementara itu, kendaraan tak bermotor yang terlibat dalam kecelakaan selama 2012 di seluruh Indonesia, sebanyak 204.

Saud menuturkan selama satu bulan 13 hari ini pada 2012, tercatat ada 9.884 kecelakaan yang terjadi di seluruh Indonesia. Ribuan kasus itu menyebabkan 1.547 orang meninggal dunia, 2.562 luka berat, dan 7.564 orang luka ringan.

Sebelumnya, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2011 sebanyak 106.129. Jumlah ini meningkat 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah korban meninggal dunia dari kecelakaan itu mencapai 30.629 orang. Sementara 35.787 orang terluka berat dan 107.281 orang luka ringan.

Karena itu, Polri mengimbau agar pengguna kendaraan lebih berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Pengemudi juga dituntut untuk mengecek kesiapan fisik dan kondisi kelayakan kendaraannya. (Bob/ MICOM )

Darurat Pangan

2012-02-10T02:19:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Soal pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan.

Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan penduduk dunia kini sudah 7 miliar. Diperkirakan pada 2045 populasi dunia akan menggembung menjadi 9 miliar orang. Indonesia menghadapi kondisi serupa.

Implikasinya, produksi pangan harus semakin banyak, tetapi lahan pertanian justru kian menyempit. Tingginya konversi lahan pangan ke nonpangan membuat produksi pangan cenderung stagnan.

Produksi beras nasional yang menjadi makanan pokok masyarakat, tahun lalu hanya sekitar 38,96 juta ton. Angka itu turun hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2010 yang mencapai sekitar 40,88 juta ton.

Di tengah produksi beras yang merosot, jumlah penduduk naik signifikan. Jika pada 2010 jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, tahun lalu naik menjadi 241 juta orang.

Kondisi itu diperparah oleh pola konsumsi beras masyarakat yang berlebihan hingga 120 kilogram per kapita per tahun. Angka itu dua kali lebih besar ketimbang negara-negara tetangga. Bahkan, pada 2011 untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor 2,75 juta ton beras.

Kita sebenarnya sudah mengarah ke situasi darurat pangan untuk jangka yang tidak terlalu lama. Celakanya, para pemangku kepentingan belum melihat problem pangan sebagai masalah serius, apalagi darurat.

Pemerintah bukan saja lemah mengintegrasikan ketersediaan lahan, tapi juga terkesan membiarkan infrastruktur pertanian tidak terurus. Lebih dari 52% irigasi rusak parah.

Anggota Dewan Ramai-Ramai Telanjang

2012-02-03T16:17:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM--Para anggota parlemen di Slovakia ramai-ramai bertelanjang ria untuk mendukung kampanye penghapusan hak imunitas (kekebalan) para legislator dari proses hukum. Mosi mereka tersebut dijadwalkan dibahas parlemen Slovakia pada Selasa mendatang (7/2).

ILUSTRASI
Sebuah foto yang dirilis kantor berita Agence France-Presse menunjukkan 17 anggota dewan, tiga di antaranya perempuan, dari Partai Solidaritas dan Kebebasan (SaS) tanpa busana. Hanya, bagian tengah tubuh mereka hingga dada ditutupi spanduk yang bertuliskan kata-kata: "Ayo, telanjangi hak imunitas anggota dewan." Foto itu diunggah ke akun partai tersebut di Facebook. Salah satu tabloid terbesar di negara Eropa Tengah itu, Novy Cas, memuatnya dan kemudian dikutip Agence France-Presse.

"Anggota dewan adalah manusia biasa seperti yang lain. Mereka tidak perlu dapat hak istimewa seperti kebal dari hukum," tulis Partai SaS.

Berdasar aturan, anggota parlemen di negara bekas pecahan Cekoslowakia pada akhir kekuasaan komunisme (lewat Revolusi Beludru) pada 1989 itu akan terbebas dari jeratan hukum saat duduk di kursi legislatif selama empat tahun. Banyak anggota parlemen di sana yang bebas dari hukuman karena mabuk saat mengendarai mobil.

SaS berinisiatif untuk mengubah peraturan mengenai hak istimewa itu sejak 2010. Namun, upaya mereka gagal karena tidak memenuhi kuorum.

"Kali ini adalah sesi terakhir rapat parlemen sebelum pemilu 10 Maret nanti. Jadi, ini kesempatan terakhir bagi kami untuk memperjuangkan penghapusan hak imunitas anggota parlemen," ujar anggota parlemen dari Partai SaS Martin Chren, yang ikut berpose tanpa busana dalam foto tersebut. (AFP/cak/dwi/jppn).

2013 Sekolah SMA/SMK Gratis

2012-02-02T16:21:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Setelah menjalani masa rintisan pada tahun ini, ditargetkan tahun depan program wajar 12 benar-benar digulirkan. Duit Rp 17 triliun siap digelontorkan khusus untuk membebaskan biaya 10 juta siswa SMA dan SMK.

Ditemui di kantornya, Kamis (2/1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan program wajar 12 tahun adalah konsekwensi dari tercapainya program wajar dikdas (wajib belajar pendidikan dasar) 9 tahun. "Berkesinambungan itu harus. Tidak bisa dibiarkan hanya lulus SMP saja," ujar menteri asal Surabaya itu.

Nuh menjelaskan, jika program wajar dikdas 9 tahun tidak dijalankan berkesinambungan dengan wajar 12 tahun, maka jumlah pekerja anak akan terus membengkak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 yang dikantongi Kemendikbud menunjukkan, saat ini 49,5 persen dari seluruh pekerja Indonesia tamatan SD.

Selanjutnya 19,1 persen lulusan SMP, lalu 14,7 persen jebolan SMA, dan 8,2 persen alumni SMK. "Lulus SMP bekerja itu sudah menyalahi aturan ketenagakerjaan. Apalagi lulusan SD," ujar Nuh.

Tingginya angka anak tamatan SD dan SMP yang bekerja menurutnya karena akses ke SMA dan setingkatnya belum terbuka. Lulusan SMP setiap tahun yang rata-rata 8 juga anak, banyak yang putus sekolah dan akhirnya bekerja.

Nuh mengutarakan, wajar 12 tahun yang digulirkan secara penuh pada 2013 harus dilakukan. Pemerintah sudah menghitung, untuk menutup biaya operasional 10 juta siswa SMA diperlukan anggaran Rp 17 triliun. Anggaran ini meliputi biaya untuk pengadaan ruang kelas baru sebesar Rp 1 triliun, pembangunan unit sekolah baru Rp 629 miliar, dan paling besar untuk bantuan operasional sekolah menengah (BOS-SM) Rp 15,5 triliun.

Dengan kucuran dana ini, Nuh mengatakan aturan pada BOS SD-SMP juga diterapkan untuk SMA dan SMK. Diantaranya siswa SMA dan SMK digratiskan dari berbagai pungutan. Sebab, pemerintah sudah menalangi biaya operasional yang diperkirakan Rp 1.250.000 sampai Rp 1,5 juta per siswa per tahun. Pada 2013 nanti, Nuh memperkirakan ada 10 juta siswa SMA dan SMK yang akan menerima kucuran BOS-SM.

Selain kucuran BOS-SM, Nuh mengatakan banyak intervensi lain untuk menjalankan program wajar 12 tahun. Selain urusan gedung dan biaya operasional tadi, pemerintah juga akan meningkatkan kualifikasi guru serta jumlahnya.

Melalui berbagai intervensi tadi, Nuh mengatakan bisa mengatasi perbedaan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK yang jomplang antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Dia mencohkan, di tingkat provinsi APK tertinggi direngkuh oleh DKI Jakarta yaitu 119 persen. Sedangkan provinsi dengan APK terendah diduduki oleh Lampung, dengan tingkat APK 58 persen.

Perbedaan juga terasa mencolok jika diambil di tingkat kabupaten atau provinsi. Misalnya di provinsi Jawa Timur, APK tertinggi dadapat oleh kota Blitar dengan raihan 109 persen. Sedangkan APK terendah dipegang oleh kabupaten Sampang dengan tingkat APK 28 persen. Artinya, di Sampang tiga dari sepuluh anak usia SMA dan sederajat yang sekolah. Sisanya putus sekolah.

Target APK SMA dan sederajat yang dipasang pemerintah saat ini adalah 97 persen. Posisi saat ini, APK SMA dan sederajat masih 70.5 persen. Tanpa ada intervensi wajar 12 tahun ini, Nuh mengatakan target pencapaian APK SMA dan sederajat bisa terwujud pada 2038-2040 nanti.

Tetapi dengan intervensi ini diperkirakan target APK itu lunas pada 2020. "Meskipun andai saya nanti sudah tidak jadi menteri, pondasinya sudah terbangun," pungkas mantan Menkominfo itu. (wan/jppn).

Awas, Inilah Modus Baru Penipuan Via Telepon

2012-01-30T07:46:00.000-08:00

BOGOR- PELITAKARAWANG.COM-Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor AKP Imron Ernawan di Bogor, Senin (30/1), mengungkapkan, saatini marak terjadi tindak pidana penipuan di wilayah hukumnya dengan modus baru via telepon.

"Salah satu korbannya Noor (30) yang telah kehilangan uangnya sebesar Rp60 juta dari iklan penjualan mobil yang dipasangnya," kata Imron. Dalam iklan tersebut, Noor mencantumkan nomor teleponnya agar bisa dihubungi calon pembeli.

Peristiwa penipun terjadi Sabtu (28/1) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Noor dihubungi oleh pelaku yang mengaku calon pembeli."Pelaku meminta nomor rekening korban (Noor-red) untuk ditransfer uang sebagai "DP" awal beli mobil korban," kata Kasat.

Lalu, lanjut Kasat, setelah korban mengirimkan nomor rekeningnya. Kemudian, pelaku menelpon korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim uang sebanyak Rp5 juta kepada korban. Korban pun melakukan pengecekan, ternyata uang yang dimaksud tidak ada masuk ke rekening korban.

Kemudian pelaku mengatakan kemungkinan jaringan "error". Dan disaat itulah pelaku memulai aksinya. Pelaku meminta korban memasukkan sejumlah angka secara beruntun dengan alasan bahwa angka tersebut merupakan kode untuk mengalihkan transfer milik pelaku ke korban.

Tapi korban tidak sadar bahwa angka-angka tersebut merupakan rekening pelaku dan angka sejumlah uang milik korban dikirimkan ke rekening pelaku.

"Korban tidak sadar akhirnya mengirimkan uang dengan rincian Rp30 juta, Rp20 juta dan Rp10 juta ke dua rekening bank yang berbeda dengan total Rp60 juta," kata Kasat.

Menurut Imron, kejadian ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Masyarakat menjadi korban tindak kejahatan melalui telepon karena tergiur tawaran yang diberikan oleh pelaku.(ant).

Pencegahan Miras Jangan Terpaku Aturan Formal

2012-01-29T15:47:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Agama RI, Suryadharma Ali, meminta kepada para tokoh agama maupun jajaran pemerintah di daerah untuk dapat membentengi masyarakat di wilayahnya dari pengaruh minuman keras (miras).

Hal ini dikemukakan Suryadharma menyikapi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang tengah melakukan upaya klarifikasi atas Peraturan Daerah (Perda) anti miras di sejumlah daerah.

"Jadi terkait Perda anti miras, Pemerintah Daerah (Pemda), tokoh agama hingga anggota DPRD harus bisa menjaga masyarakat dari pengaruh miras. Tidak perlu terpaku aturan formal, karena nilai-nilai agama jelas melarang miras," ujar Suryadharma di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/1).

Menurut Suryadharma, upaya mencegah masyarakat dari pengaruh miras tidak perlu terpaku kepada aturan baku, karena selain agama telah menyatakan larangannya, norma sosial juga tidak membenarkan seseorang untuk mengkonsumsi miras.

"Karena dalam miras, ada fakta orang yang mabuk akan mudah berkelahi, hilang akal sehingga bisa berbuat menyimpang. Jadi efek mudharatnya jauh lebih besar," katanya.

Kendati begitu, mantan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini mengaku belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Mendagri ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai klarifikasi terhadap sejumlah Perda anti miras tersebut

”Saya belum terima itu yang saya dapatkan baru dari berita-berita koran, tapi kalau berita itu benar maka pimpinan Pemda ataupun tokoh agama seyogianya tidak menghentikan upaya orang mencegah mengkonsumsi miras,” katanya (jurnas.com/yudha)

Laporan Jumlah Honorer Tertinggal Banyak tak Wajar

2012-01-28T17:35:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Jumlah honorer tertinggal di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah untuk kategori I berjumlah 18 orang. 12 orang di antaranya dinyatakan memenuhi kriteria, sisanya (6 orang) tidak menyatakan kriteria.

Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa banyak daerah yang jumlah honorernya mencapai ratusan hingga ribuan orang. Jika dibanding dengan kabupaten/kota lainnya, jumlah honorer tertinggal di Sukoharjo masih wajar.

"Angka ini masih wajar, karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebab banyak di daerah lainnya, jumlah honorernya masih ribuan. Padahal saat pendataan 2005 lalu, sudah tidak ada lagi honorer tertinggal," ungkap Kepala Subbagian Publikasi BKN Petrus Sujendro, Sabtu (28/1).

Bila kategori I, Sukoharjo hanya mengoleksi 18 honorer, kategori II justru banyak. Tercatat, tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang. Mereka nanti akan diangkat CPNS melalui tes sesama honorer tertinggal kategori II.

"Memang, rata-rata kabupaten/kota banyak mengajukan honorer tertinggal kategori II. Karena itu, data yang ada masih harus diperiksa lagi kebenarannya. Tapi itu nanti kalau PP-nya sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati mengatakan, data honorer tertinggal hasil verifikasi dan validasi angkanya sangat besar. Logikanya, dikatakan tertinggal bila jumlah maksimal 100-an dan bukan ribuan. Sebab, data 2005 honorer yang diangkat CPNS hampir 1 juta otang. (esy/jpnn).

Materi Pokok Seleksi CPNS, Pancasila dan UUD 1945

2012-01-26T07:49:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Jiwa nasionalisme PNS yang memulai memudar dan tergantikan dengan rasa kedaerahan, akan dikikis pemerintah. Di dalam pengadaan CPNS, materi pokok dalam test kompetensi dasar dititikberatkan pada empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Empat pilar itu merupakan materi wajib. PNS itu pelayan publik dan tidak ada istilah pegawai daerah A atau B. Semuanya sama, yang dari daerah A bisa ke B, C, D atau sebaliknya. PNS itu merupakan perekat NKRI dan bukan milik daerah atau pusat," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dalam rapat dengan para rektor PTN, Kamis (26/1).

Diakuinya, pengetahuan masyarakat akan Pancasila dan UUD"45 mulai memudar. Apalagi di sekolah-sekolah, keduanya tidak lagi menjadi materi dasar. "Jarang sekarang anak sekolah atau mahasiswa hafal UUD"45 ataupun Pancasila. Karena itu ini akan kita tumbuhkan lagi. Bagi yang mau melamar CPNS harus kuasai benar tentang Pancasila dan UUD"45," tegasnya.

Di sisi lain Deputi SDM Aparatur KemenPAN&RB Ramli Naibaho, bagi daerah yang tahun ini akan melakukan rekruitmen CPNS, soal-soal maupun mekanismenya sudah tersusun. Pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu obyektif, transparan, dan bebas dari KKN.

"Soal-soal dan mekanismenya sudah disusun oleh konsorsium 10 PTN. Jadi bisa dijamin dan daerah pun tidak bisa lagi main mata dengan PTN," tegasnya.
Ditambahkannya dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan MoU antara KemenPAN&RB, Kementerian Dikbud, dan para rektor konsorsium 10 PTN. (Esy/jpnn).

Sekolah Label Internasional Bukan Berarti Anti Jilbab

2012-01-24T03:56:00.000-08:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM-.- Pengamat pendidikan, Arif Rahman, menyayangkan sekolah international di Cirebon yang melarang siswinya menggunakan jilbab. Menurutnya, apapun label sekolahnya mau international atau tidak itu tidak punya hak melarang siswanya berpakaian sesuai agamanya.

"Apalagi, Islam yang mayoritas di Indonesia," ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (23/1).

Arif mengatakan seharusnya sekolah Geeta School International segera mencabut kebijakan yang melarang siswi Muslimnya memakai jilbab. Karena apabila ini terus dibiarkan, maka hal tersebut akan menjadikan insiden buruk di dunia pendidikan.

Sekolah seharusnya tetap menghargai anak dari agama lain tanpa harus melarangnya. Apabila sekolah memiliki orientasi agama tertentu, mereka tetap berkewajiban memberikan hak siswa agama lainnya untuk menjalankan kewajibannya sesuai keyakinan agamanya seperti jilbab.

''Ini juga menjadi pelajaran sekolah lain yang berlabel sekolah internasional bahwa menjadi sekolah berkelas internasional bukan berarti anti dengan penggunaan jilbab atau asesoris keagamaan lain,'' katanya. "Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi sekolah lain yang berlabel internasional,"ujarnya.

Geeta International School (GIS) adalah sekolah yang berlokasi di Jln. Darsono, kota Cirebon. Kepala Sekolah GIS, Wresmi, Desember lalu dipanggil oleh DPRD kota Cirebon. Wresmi diminta keterangan tentang sekolahnya yang melarang siswinya memakai jilbab.

Ia mengatakan aturan sekolah tentang tidak boleh menggunakan asesoris agama tertentu memang berlaku di sekolah tersebut. Bahkan, semua seragam telah diatur agar tidak memiliki orientasi agama tertentu.(republika).

CERPEN KERITIK:Kata Jamilah,"Negara Hanya Memuji"

2012-01-21T05:28:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.

Lagi-lagi aku dipanggil majikan. Kali ini untukmencarikanobatnya yang entah ia simpan dimana. Sering sekali majikanku inimemanggil di kala aku sedang istirahat. Ditambah kamarku yang terletak dilantai empat membuat bebanku semakin berat. Pernah aku meminta untukdipindahkan saja ke lantai satu, namun ia bilang bahwa aku hanya pembantu danharus nurut saja kalau masih mau kerja dengannya. Hm, mungkin saja ia takutkalau pembantunya akan mudah kabur jika ditempatkan di lantai satu.

Kadang akumenggerutu dengan bahasaku (bahasa Indonesia), toh ia pun tidak akanmengerti.Namun, walaupun begitu aku masih merasa beruntung jika dibandingkancerita-cerita TKI lain yang bernasib buruk di negeri orang. Ada yang disiksaoleh majikannya, tidak digaji, ataukabur dengan cara terjun dari lantai tiga.Sementara diriku, aku bersyukur karena gajiku lancar.

Setelah semua pekerjaan beres dan obatnya ditemukan,aku pun langsung menuju kamar untuk beristirahat karena besok adalah hariperpulanganku ke Indonesia. Kunaiki tangga satu-persatu dengan tenagaku yangletih karena terkuras tadi siang.Hmm, akhirnya sampai juga. Kuhempaskan tubuh ini kekasur. Mataku menerawang ke atas.

Tak terasatiga tahun lebih sudah aku lewati dan besok aku akan membawa semua uang gajikuuntuk masa depan yang lebih baik. Selama ini aku tidak pernah mengirim uanggajiku ka kampung karena takut uang ini akan habis sia-sia. Aku berencana akanmembuka usaha. Ya, aku ingin berwiraswasata.Hh, aku sudah tidak sabar menunggubesok. Baju dan barang-barang sudah ku persiapkan jauh-jauh hari.

Sejenak kulayangkan pandangan ke sebelah kanan. Diatas meja kecil terlihat sebuah foto seorang perempuan memakai toga dengansenyum penuh keraguan didampingi oleh sepasang suami istri yang sudah tua dikiri kanannya. Itu adalah fotoku lima tahun yang lalu. Kini, miris juga akumenerima kenyataan bahwa ada seorang sarjana pendidikan Indonesia yang menjadiTKW di Arab Saudi.

Tiba-tiba memori-memori tempo dulu tertampilkandalam benakku bagai pemutaran film. Aku mulai mengajar di sebuah SD dikampungku pada tahun 1988. Hidupku begitu hampa dengan gaji Rp 35.000,-perbulan. Ditambah beban biaya sekolah kedua adikku sehingga keadaan ekonomikuterasa semakin menghimpit. Aku tak tahan dan mengutarakan keinginanku untukmenjadi TKW di Arab Saudi dengan gaji yang jauh lebih besar sebanyak enam ratusreal atau sekitar Rp 1.200.000,-. Niatku tersebut terhalang oleh ayahku danFadil, teman dekatku sesama guru honorer. Aku dan Fadil berencana akan menikah.

“Untuk apa jadi sarjana kalau akhirnya hanya seorangTKW! Nanti juga gaji guru akan naik dengan sendirinya. Bersabarlah!” Kata Fadilpada suatu sore. Akupun luluh juga dibuatnya.

Namun, lama-kelamaan sama sekali tak ada perubahandengan gaji guru. Apalagi anak-anak muridku yang kelakuannya membuatku pusing.Pernah suatu ketika ada seorang ibu yang menenteng muridku dan serta-mertamemarahiku.

“Oh, jadi kamu gurunya! Dengar, ya! Kalau jadi guruharus adil. Mentang-mentang si Andri anak orang kaya, anak saya dipukulnyadibiarkansaja.” Ibu itu terus mengomel sepuas hatinya tanpa memberi kesempatan padakuuntuk menjelaskan.

Aku diam seribu bahasa. Kuberikan kesempatan padanyasebesar-besarnya hingga ia selesai dengan semua ocehan dan cercaannya.

Satu tahun sudah aku mengabdi menjadi guru, namuntidak ada perubahan yang membaik dalam kehidupan keluargaku, terutama masalahekonomi. Tekadku untuk pergi ke Arab Saudi pun semakin bulat dan tidak bolehada yang menghalangiku lagi.

Diam-diam aku sudah mempersiapkan segala sesuatunyadengan tetanggaku yang kebetulan sponsor TKI hingga tiba saat keberangkatankuke Arab Saudi dengan tanpa restu ayah. Bahkan aku sempat bertengkar hebatdengan beliau malam harinya. Sampai kinipun aku jarang sekali berkomunikasidengan keluarga karena sinyal telepon yang jelek di kampungku. Hanya sesekaliaku menelepon Riska, temanku sewaktu kuliah di Jakarta dulu. Ia mengabarkanbahwa Fadil telah menikah dengan seorang dokter wanita yang cantik. Hm, sakithati juga mendengarnya. Namun tak apalah, toh nanti juga aka nada penggantinya.Kini dengan uang yang akan kubawa nanti aku yakin akan merubah keadaankeluargaku menjadi lebih baik.

Hoaeeemmm….!!

Lamat-lamat mataku tertutup dan pikiranku melayangke alam mimpi. Begitu tenang.

***

Esok paginya aku pulang ke Indonesia membawa sejutamimpi. Pesawat mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah dan aku langsungdijemput oleh mobil khusus angkuta TKI. Perjalanan dari bandara ke Sukabumicukup lama juga hingga tiba di terminal kota Sukabumi pada malam harinya.

Ketika tiba di jalanan yang sepi, tiba-tiba mobildiberhentikan karena sang sopir melihat seseorang dengan motornya yang mogok.Ia pun turun untuk membantu orang tersebut. Tanpa diduga, delapan oang lelakidari balik semak-semak muncul dan menghadang. Ternyata orang yang motornyamogok tadi hanya modus penipuan. Akhirnya kejadian buruk sudah bisa ditebak.

Mereka merampas semua uang dari para TKI. Perhiasandan barang berharga pun tak luput dari incaran mereka. Mereka mengancam kami denganbelatinya dan pelecehan seksual jika tidak menyerahkan harta. Teman-temankusesama TKW menangis pada saat itu juga. Sementara aku hanya bisa menangis tanpasuara membayangkan uang sebesar 65 juta yang aku hasilkan dengan jerih payahselama tiga setengah tahun melayang begitu saja oleh kawanan perampok biadabhanya dalam waktu beberapa menit. Bersyukur nyawa kami masih selamat. Merekahanya menyisakan uang kami sekedar untuk ongkos pulang.

Mobil berhenti di sebuah desa yang begitu sepi. Akuturun. Beberapa anak kecil yang sedang bermain memperhaikanku. Hm, mungkin sajamereka pernah mengenalku. Ataukah mereka murid-muridku dulu? Yang jelas kiniaku benar-benar pulang ke tanah airku dengan sejuta mimpi yang telah musnah.

Kini aku mulai memasuki sebuah gang kecil yangmenuju rumahku. Terlihat sebuah janur kuning menggantung di pinggir gapura tua.Siapakah gerangan yang menikah? Tiba-tiba terlintas bayangan Fadil di benakku.Akh, segera kutepis bayangan itu. Kuterus susuri jalan setapak hinggaterlihatlah sebuah rumah kecil dari kejauhan.

Kulihat rumahku begitu ramai. Hm, mungki saja janurkuning tadi milik adikku yang dulu SMA sewaktu kutinggal kini telah menikah.Tak ada yang kubawa untuknya dan keluarga sebagai oleh-oleh. Yang kubawahanyalah sebuah koper kecil berisi selimut dan baju-bajuku. Lagipula yangkuinginkan kini hanyalah memeluk mereka untuk melampiaskan kerinduan yangselama ini terpendam.

Aku segera berjalan dengan cepat hingga setengahberlari demi menyongsong rumahku. Aku menerobos kerumunan orang hinggasampailah di pintu utama rumah. Jantungku begitu tersentak ketika terlihatpemandangan di ruang tamu yang tidak bisa kupercaya. Sesosok jenazah berkainloreng terbaring kaku dengan wajah yang sangat kukenal. Wajah ayah.

Aaaarrrggghhhhh……! Tidaaaaaaa…kkkk!!!

Selama ayah hidup aku belum pernah membahagiakannya.Bahkan mungkin aku termasuk anak yang durhaka karena menentangperintahnya.Tubuhku jatuh lunglai. Bibirku membatu hingga tak mampumengeluarkan suara. Hatiku menjerit sejadi-jadinya. Oang-orang yang tadi kukiradatang untuk acara pernikahan ternyata untuk melayat.

Tibalah saatnya ayah dimakamkan. Kulihat jenazahayah dimasukkan ke liang lahat. Entah dorongan apa tiba-tiba aku menjerit danmenangis histeris di pemakaman itu juga. Orang-orang segera membawa danmenenangkanku ke rumah.

***

Sudah tujuh hari ayah meninggalakan keluarga kami.Aku kembali mengajar dan menjalani hidup sehari-hari dengan biasa sepertisebelum aku berangkat ke Saudi. Bahkan sekarang lebih buruk karena trauma yangkualami.

Kupikir kehidupan guru sekarang mungkin lebihsejahtera. Tapi ternyata tidak. Para guru honorer kini tidak mendapatkankangaji selama tiga bulan karena dana BOS yang belum cair. Teman-temanku sesamaguru honorer yang lain ada yang bekerja sampingan sebagai petani, pedagangkecil-kecilan, dan guru ngaji di surau karena tidak bisa hanya denganmengandalkan gaji guru.

Hari ini adalah Hari Guru. Aku memperingatinyadengan mengikuti upacara yang dilaksanakan di lapangan kecamatan.

Ketika tiba giliran amanat Pembina upacara,seseorang maju ke mimbar dan berpidato dengan naskah yang sering kudengar.

“…….. Pantaslah seorang guru mendapatkan gelarsebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Bapak, ibu dan hadirin sekalian!

Ketika kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom olehsekutu, pertanyaan pertama yang diutarakan oleh kaisar Jepang bukan berapa banyakkorban jiwa dari kejadian ini? Bukan berapa banyak kerugian akibat peristiwaini? Tapi, berapa orang guru yang masih hidup? Hal ini menunjukkan bahwaguru…..bla bla bla………”

Bapak itu terus berpidato dengan segala pujiantentang guru setinggi langit.

Setelah itu, terdengarlah lagu hymne guru yangdinyanyikan oleh paduan suara dengan begitu khidmat. Hatiku teriris mendengardan menerima semua kenyataan yang begitu ironis. Ya, Negara hanya memuji.(Ja) .

Karya : Jamilah ( Mahasiswi Bahasa dan Sastra Inggris UINSGD Bandung).

Alamat :Jln. Jayakerta, No.136, RT.07/RW.03, DusunKrajan C, Ds. Jayakerta, Kec. Jayakerta Kode Pos 41352 Kab. Karawang,

Seleksi CPNS, Gandeng ICW

2012-01-20T03:00:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Upaya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak hanya dengan memperketat persyaratan rekrutmen. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan pelaksaan seleksi penerimaan CPNS. Pasalnya, praktek curang penerimaan CPNS dari tahun ke tahun terus terjadi, yang diindikasikan melibatkan pejabat daerah.

Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah pusat akan melibatkan LSM seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparancy International Indoensia (TII). Tugas ICW dan TII akan difokuskan dalam pengawasan penerimaan CPNS. Mulai dari dibukanya lowongan sampai pengumuman hasil seleksi.

ILUSTRASI

"Banyak sekali kecurangan yang melibatkan pejabat pembina kepegawaian. Itu sebabnya, ke depan dalam setiap rekrutmen CPNS akan kita libatkan LSM sebagai pengawas," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya.

Dengan keterlibatan LSM ini, lanjutnya, diharapkan pelaksanaannya benar-benar transparan, obyektif, dan terhindar dari KKN. Polisi PAN ini juga meminta

kepala daerah untuk mengedepankan objektifitas dan kejujuran. Hasil tes yang sudah dilakukan perguruan tinggi negeri, jangan lagi dicampuri bupati atau walikota dengan memasukkan orang-orangnya.

“Kalau masih ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kami akan membatalkan dan tidak akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP),” tegasnya.

Diakui Azwar, rekrutmen CPNS merupakan pintu masuk dalam upaya penataan kepegawaian. Karenanya, hal tersebut merupakan salah satu dari sembilan program prioritas reformasi birokrasi, sebagai hasil ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi.

“Kesembilan program prioritas tersebut sudah disetujui Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, serta Ketua UKP4 dalam rapat baru-baru ini,” tambahnya.

Lantas kapan seleksi CPNS dibuka? Azwar mengatakan masih menunggu hasil penataan organisasi kepegawaian di daerah dan pusat. Di samping laporan analisa jabatan. "Sampai sekarang laporan yang masuk belum sesuai, jadi bagaimana bisa diadakan seleksi CPNS," tandasnya. (esy/jpnn)

Massa Tolak Ikan Impor

2012-01-19T22:56:00.000-08:00

INDRAMAYU – PELITAKARAWANG.COM-;Penolakan terhadap masuknya ikan impor ke Kabupaten Indramayu, semakin meluas. Kali ini, penolakan disampaikan seratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Indramayu, Jumat (20/1) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam orasinya, salah seorang massa, Muji, mengungkapkan, keberadaan ikan impor akan menyengsarakan nelayan tradisional. Padahal, nelayan tradisional saat ini sedang terpuruk akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi di laut. "Jangan tambah penderitaan nelayan dengan masuknya ikan impor," tegasnya.

Muji pun menuding, ada oknum yang bermain terkait masuknya ikan impor ke Indramayu beberapa waktu yang lalu. Dia meminta agar oknum tersebut ditindak tegas.

Salah seorang anggota dewan, Haris Solihin, di hadapan pengunjuk rasa mengungkapkan, lembaganya pun memiliki sikap yang sama dalam masalah ikan impor. Dia menyatakan, menolak dengan tegas masuknya ikan impor ke wilayah Kabupaten Indramayu.

Seperti diketahui, ikan impor ditemukan di gudang pendingin milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Barat di Desa Karangsong, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Jumat (6/1). Ikan kemasan dalam kardus yang siap dipasarkan itu terdapat tulisan 'Frozen Mackerel' dan tulisan dalam huruf Cina.

Hal itupun langsung mendapat reaksi keras dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Barat maupun Serikat Nelayan Tradisional (SNT). Kedua organisasi itu menolak masuknya ikan impor karena akan menimbulkan penderitaan pada nelayan tradisional. N lilis./rep.

Wah, Ternyata Banyak LSM 'Plat Merah'

2012-01-19T11:52:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Keberadaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau yang menjamur, sebagiannya didirikan oleh para pejabat, tetapi seolah mengusung misi atasnama rakyat, namun tujuan utamanya untuk mendapatkan anggaran pembinaan.

Kepala Bidang Fasilias Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, serta Politik (Kesbanglinmaspol) Provinsi Riau, Zulhelmi, mengatakan itu, Kamis (19/1).

"Seharusnya kan seluruhnya, baik itu Ormas atau LSM yang dibentuk pejabat maupun yang dibentuk masyarakat sendiri, harus sama-sama mendapat perhatian pemerintah, termasuk sama-sama diberi dana pembinaan sama," katanya.

Kendati dia tidak bersedia merinci, mana Ormas atau LSM 'plat merah', dan yang benar-benar didirikan oleh masyarakat umum, namun dikatakannya, situasi diskriminatif ini harus segera diakhiri.

"Singkat cerita, dan ini sering menjadi persoalan yang kami hadapi, ialah, banyak Ormas dan LSM yang didirikan pejabat, namun mengatasnamakan rakyat, ternyata dengan mudah pula mereka mendapatkan anggaran untuk pembinaan Ormas atau LSM-nya. Itu tentu sangat kami sayangkan," ujarnya.Sumber: Antara

MP3KI untuk Sinergikan Program Prorakyat

2012-01-19T05:07:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-Pemerintah sedang mendesain Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemisikinan di Indonesia (MP3KI). Rencana induk ini didasari kebutuhan untuk mensinergikan program prorakyat, mempertajam kelompok sasaran, dan mengkombinasikan dengan konektivitas, sensibilitas, dan pemerintah daerah.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Kantor Presiden, usai rapat paripurna kabinet, Rabu (18/1) petang. "MP3KI ini hasil pemikiran Presiden," kata Hatta Rajasa.

"Kita harapkan di satu sisi kita memiliki program MP3EI yang lebih kepada market driven dan heavy investment. Dengan sinergi juga kita memiliki MP3KI dengan program-program perlindungan sosial," Menko Perekonomian menambahkan.

Ada tiga sasaran utama MP3KI, yakni kelompok miskin di daerah tertinggal, kelompok miskin perkotaan, serta nelayan dan petani. Program pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan pemerataan, yaitu pro pengentasan kemiskinan, pro penciptaan lapangan kerja, dan pro lingkungan.

Menurut Hatta, program MP3KI memiliki target yang jelas, yakni kelompok-kelompok yang harus diberi perlindungan sampai dengan penguatan melalui program-program sinergi antara MP3EI dan MPKI. Dalam MP3EI ada tiga pilar utama, yaitu mempercepat pembangunan 6 koridor, memperluas konektivitas, dan juga sistem logistik nasional. Selain itu, mengembangkan sumber daya manusia dan iptek.

"Dalam MPK3I pilar utamanya adalah kluster 1 hingga 4, konektivitas, aksestabilitas, kemudian pemerintah daerah," Hatta menjelaskan.

Muara dari semua itu adalah menciptakan pendapatan dengan pembukaan lapangan kerja sehingga mengentaskan kemiskinan. "Kita bersyukur sejak 2006 memiliki netto yang positif untuk mengurangi pengangguran," kata Hatta.

Sebelumnya, sejak 1998-2005, Indonesia boleh dibilang 'merah,' lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia dengan angkatan kerja tidak seimbang. "Pengangguran yang dulu meningkat sekarang terus menurun," Hatta menambahkan.

Dalam rapat kabinet tadi, Presiden SBY juga memberikan penghargaan dan perhatian atas capaian yang dilakukan oleh mobil Esemka. Ternyata banyak sekali sekolah-sekolah yang dibiayai oleh program Kemendikbud yang cukup sukses mengembangkan otomotif di tanah air.

"Ini bukan hanya soal otomotif, tetapi kreativitas. Melalui dana APBN, melalui Kemendikbud ternyata cukup berhasil," Hatta Rajasa menuturkan. (dit).

Masih Ada Anggota Polri yang tidak Profesional ?

2012-01-17T06:57:00.000-08:00

PELITAKARWANG.COM-,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (17/1) pukul 10.30 WIB, memberikan pengarahan kepada para perwira tinggi (Pati) Polri dan Komisaris Besar (Kombes) Polisi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam arahannya, Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas capaian dan prestasi Polri, terutama di tahun-tahun terakhir. Biasanya media massa dan sebagian masyarakat lebih suka melihat kekurangan dan kesalahan Polri.

"Tidak perlu saudara terlalu gundah, saya pun mengalami. Yang penting, jika saudara semua kelak sudah tidak berdinas aktif, sudah tidak anggota, juga jangan melihat Polri dari yang serba kurang, tapi juga yang baiknya. Jangan sampai lupa nanti," ujar SBY disambut tawa personil Polri.

Dalam kesempatan ini, Presiden SBY menjelaskan sejumlah capaian Polri dalam tahun-tahun terakhir. Pertama, dalam hal pencegahan terorisme. "Kalau publik biasanya begitu ada kejadian, baru itu yang dilihat dan diributkan," kata SBY. "Tidak dihitung apa yang sudah dicegah sehingga tidak terjadi terorisme," Presiden menambahkan.

Kedua, kasus narkoba. Ketiga, dalam hal tugas pengamanan berskala besar, seperti mudik Lebaran, Natal, dan tahun baru, serta SEA Games XXVI kemarin. Keempat, pengamanan khusus bersama TNI terhadap tamu-tamu negara, misalnya dalam kegiatan internasional seperti KTT ASEAN.

Kelima, pelayanan masyarakat yang semakin baik. "Keenam, rekrutmen personil Polri yang saya nilai bersih dan transparan, sehingga setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menjadi polri," Kepala Negara menjelaskan.

Tujuh, akuntabilitas anggaran yang makin baik dan mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. "Semua itu pertahankan dan tingkatkan. Saya yakin hampir tidak ada yang sudi berterima kasih atas hasil kerja saudara-saudara," ujar Presiden.

Sebelumnya, Kapolri Timur Pradopo menyebutkan jumlah angka kejahatan yang terjadi selama tahun 2011 yang mencapai 109 ribu perkara pada kejahatan konvensional. Indeks pencurian dengan kekerasan meningkat. Kasus penculikan dan pembunuhan dengan perkosaan berjumlah 8,4 persen. Untuk kejahatan transnasional terdapat 10.045 kasus. Untuk kasus narkoba, pencucian uang, terorisme, dan cyber crime, turun 46,04 persen.

Sementara itu, kejahatan penyalahgunaan kekayaan negara seperti korupsi, pembalakan liar (illegal logging), fiskal, dan kekayaan intelektual mengalami peningkatan. Diantaranya di Polda Sumut, Metrojaya, Kaltim, dan Kalsel.

"Kejahatan penyalahgunaan kekayaan negara berjumlah 3.062 perkara, ada kenaikan 27,6 persen," Timur Pradopo menjelaskan. Di lain pihak, jumlah unjuk rasa turun 6,65 persen. Tahun 2011 terjadi 115 kali aksi anarkis dalam unjuk rasa, 52 kali kerusuhan massa. Korban meninggal diantaranya 1 anggota Polri dan 3 anggota masyarakat.

"Secara kuantitatif bila dibandingkan dengan tahun 2010 ada penurunan. Ini artinya peristiwa unjuk rasa banyak terjadi setiap tahunnya, namun mengalami penurunan," Timur menjelaskan. Aksi unjuk rasa ini, lanjut Timur, umumnya disebabkan olek ketidakpuasan akan penerapan kebijakan pemerintah.

Menurut Kapolri, pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan sering terjadi di wilayah Polda Sumut, Sumbar, Sumsel, Polda Metrojaya, Jateng Jabar, dan Sulsel. "Tingkat kejahatan 2012-2014 cenderung meningkat diantaranya pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan," tambahnya.

Hadir dalam acara pengarahan ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendiknas M Nuh, Menhut Zulkifli Hassan, Menpora Andi Alifian Mallarangeng, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Agus Suhartono, dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Selain memberikan sejumlah pencapaian, Presiden juga menyampaikan beberapa koreksi dan evaluasi terkait kinerja Polri. Presiden menilai anggota Polri masih ada yang tidak profesional, tidak siap, dan kurang responsif dalam menangani aksi kekerasan.

"Saya tahu karena saya mengikuti, saya bahkan bicara dengan Kapolres. Ada yang kurang responsif, kurang profesional, dan ada yang tidak tuntas sehingga dikesankan ada semacam pembiaran," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya kepada Perwira Tinggi dan Kombes Polisi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (17/1) siang.

Poin evaluasi Kedua, masih adanya pelanggaran oknum Polri. Ketiga, mengenai kesalahan teknis di lapangan. Menurut SBY hal ini menunjukan tingkat profesionalisme Polri belum seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan ekses yang tidak perlu.

Keempat, perihal reformasi birokrasi. "Meskipun saya melihat sejumlah hasil, namun publik --termasuk saya, masih menganggap perlu ditingkatkan sehingga 3-5 tahun mendatang Polri kita mendapat posisi yang luas di masyarakat, proses menuju polisi bertaraf dunia," SBY menjelaskan.

Oleh karena itu, Kepala Negara memaparkan enam elemen yang diharapkan dapat dijalankan oleh Polri. Pertama, diperlukan profesionalitas dan kapabilitas yang tinggi dari anggota kepolisian, termasuk skill dalam mengatasi Kamtibmas. Kedua, peningkatan kesiagaan. Ketiga, taktik dan teknik yang tepat. Keempat, personil yang cukup.

"Saya sering ingatkan, terus terang saja kalau massa 2000 tapi Polri-nya cuma 30 orang, ini tidak rasional. Tidak boleh seperti itu, harus rasional," SBY menegaskan. "Caranya, antisipasi, cadangan yang sudah siap, penambahan bisa dilakukan setiap saat dengan perlengkapan yang sudah siap," tambahnya.

Kelima, perlengkapan harus cukup dan memadai. Dan keenam, kepemimpinan lapangan harus efektif, tegas dan baik. "Jangan sampai anggota bergerak sendiri. Kesalahan di sekitar itu, bisa bablas sampai ke PBB, ke New York," Presiden menekankan. (yun).

Banyak Jakprem pak di Karawang

2012-01-16T08:37:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM.Kemarin di beritakan,adanya seorang pemborong kabur saat mengerjakan jalan Sukatani di Cilamaya Wetan,(baca ini:Pemborong Jalan Sukatani Kabur).15/0/2012.

MOBIL BAWAAN HERMAN

Lalu beda lagi dengan pengalaman Heraman salah seorang tukang bawa batu atau suplayer matrial untuk pengerjaan proyek jalan -jalan di Kab.Karawang.

Menurut Herman,sangat sulit di Karawang untuk menghindari dari PUNGLI yang datang dari berbagai macam oknum-oknum proyek pengerjaan jalan di lokasi,katanya.

Lalu ucap dia,Saya malah sempat tidak akan dibayar saat mengantar batu ke daerah Pangkalan- Loji beberapa waktu yang lalu,untunglah saya ngotot karena merasa tidak merugikan pemesan barang tapi anehnya kejadian tidak akan di bayar di sebabkan salah satu oleh ulah preman-preman yang suka nangkring di setiap saya mengirim barang pesanan.

Herman meneruskan,Saya ini orang Karawang mau bantu membangun Karawang lewat mengirim barang tapi mengapa di jatah oleh preman untuk mengantar barang -barang saja.Lucunya,sambung Heraman".Pelaku selalu mengada-ada permasalahan saja atau selalu mencari alasan demi mendapatkan uang dari saya".pokonya hemat saya jika pengerjaan jalan mau lancar dan tepat waktu semua elemen harus tahu fungsi dan tanggungjawab masing-masing,jangan merasa benar apalagi sok-sokan Jatah Preman"Jatprem" setiap ada pengiriman barang dech,memang mau saya biarkan pasti saya lawan pak.......,tukas dia.(@@).

www.pelitakarawang.com

Empat Menteri SBY di Tantang Dialog BBM ke BBG

2012-01-11T07:45:00.000-08:00

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM-.Sebelumnya telah di beritakan,PKS MENAGIH JANJI PEMERINTAH kali ini melalui Kader PKS yang sama,Mardani yang juga anggota Komisi Energi DPR RI di Gedung DPR RI menyerukan,Kami minta agar pemerintah segera mengajukan detil kebijakan konversi BBM ke BBG ke DPR,apabila kebijakan tersebut sudah menjadi tekad pemerintah.Kami ingin memastikan kebijakan konversi ini mampu untuk mensejahterakan rakyat".katanya di Jakarta (Selasa, 10 Januari 2012).

Mardani

Sebelumnya,Ada pernyataan dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa bahwa Konversi BBM ke BBG tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi, namun bisa langsung dijalankan.Bahkan,Hatta menyatakan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPBG dan infrastruktur lainnya sebagaiaman dinyatakan oleh Hatta, “Persiapan untuk penyediaan SPBG dan sarana lainnya yang membutuhkan biaya besar telah dipersiapkan anggaran, sehingga akan dapat direalisasikan pada April terutama di Pulau Jawa dan sebanyak mungkin menyediakan konverternya."

Namun,lanjut Mardani."Kami menginginkan agar pemerintah merencanakan kebijakan ini dengan matang dan terarah, jangan sekedar untuk kepentingan sesaat dan reaktif terhadap kegagalan kebijakan subsidi BBM,seolah-olah aspiratif dengan isu yang berkembang.“Kita harus bicarakan secara pasti legalitas kebijakan ini dan blue print kebijakan dalam skala menyeluruh sebagai Kebijakan Energi Nasional termasuk sasaran yang hendak dicapai dan seberapa besar penghematan APBN yang bisa dilakukan",terangnya.

Di Sisi lain,ucap dia,Saya mengapresiasi tekad pemerintah untuk segera melaksanakan usaha pembatasan BBM yang telah sering mengalami over quota sehingga mengakibatkan pembengkakan subsidi yang membebani APBN . “Karena itu, kami mengundang Menteri ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan ini,kemudian Menristek untuk memastikan kelayakan teknologi serta keamanannya, jangan sampai karena perencanaan yang kurang matang, sehingga merugikan masyarakat seperti “bom tabung hijau” yang sempat marak beberapa waktu lalu, jangan sampai hal serupa terjadi lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ungkap Mardani.

Selanjutnya, karena hal ini berimplikasi kepada masalah lingkungan hidup, maka juga kami mengundang Menteri Lingkungan Hidup agar terlibat aktif dalam kebijakan ini”,tandas Mardani.

Kemudian,kata anggota DPR RI asal Dapil Jabar VII tersebut “Kebijakan konversi ini akan berimplikasi pada pengurangan emisi karbon dan perubahan iklim. Karenanya, kami akan mengundang juga Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) untuk hadir pada pembicaraan bersama ini. Sesuai Protocol Kyoto, kebijakan ini memiliki aspek “carbon trade”, yaitu kompensasi yang akan didapatkan oleh Indonesia karena menyelematkan lingkungan dari bahaya carbon secara konsisten. Diharapkan DNPI bisa menghitung berapa besar nilai penghematan yang dilakukan Indonesia dan besarnya kompensasi yang diperoleh.” pinta Mardani

Dan hematnya,“Outcomes kebijakan konversi BBM ke BBG ini adalah penghematan dan kemungkinan adanya penerimaan negara dari “Carbon Trade”, maka hal ini akan mempengaruhi posisi APBN dan diharapkan keterlibatan Menkeu dalam pembicaraan ini”. tukas Mardani. (@@).

Dokter dan Perawat Masih Diterima Jadi CPNS

2012-01-11T02:39:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-."Bisa. Kalau dokter, perawat, kalau dibutuhkan silahkan ajukan. Daerah boleh mengajukan untuk formasi itu," kata Menpan RB di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Kendati demikian, Azwar mengatakan bersamaan dengan ini pihaknya juga memercepat membuat peta jabatan. "Jadi, kita latih empat ribu orang untuk analisis jabatan," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), itu menjelaskan sekarang ini tengah diproses dan sudah dapat 800 orang. "Jadi, mereka inilah yang nanti akan kembali ke daerah membuat peta jabatan," ungkapnya. Dari situ, kata dia, bisa isi formasi baru yang dibutuhkan. "Jadi, kalau memang jelas-jelas dia dokter kurang dimana ajukan saja. Peluang terbuka. Tahun lalu juga terbuka," ungkap dia.

.
Menurutnya, untuk formasi CPNS yang lain harus berdasarkan analisis jabatan

.
"Ke depan kita betul-betul menerima berdasarkan kebutuhan atau lowongan dari jabatan," katanya lagi.
Dan kedua, lanjut dia, harus diisi orang-orang yang kompeten dengan kebutuhan itu. "Kemudian dites secara terbuka," jelasnya. Apakah ada standarisasi untuk menilai kompetensi yang dimaksud? "Ya bidang tertentu, jabatan tertentu itu yang kita terima tergantung instansi masing-masing," kata Azwar.

Ditanya lagi apakah penyebaran PNS atau dokter di negeri ini sudah merata, ia menjawab masih kurang merata. Langkah ke depan, kata dia, pertama adalah harus melihat penerimanya siapa, standar dimana dan untuk dimana. "Masalah PNS, kan masalah pertama adalah jumlah. Jumlahnya ada yang lebih ada yang kurang sekali," katanya.

Distribusinya, lanjut dia juga belum sesuai. Dicontohkan, ada satu guru mengajar tiga mata pelajaran, dan ada satu mata pelajar diajar tiga guru. "Ketiga masalah kualitas, seperti kualifikasi, private fungsional harus kita kembangkan," kata Azwar.

Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Riebka Tjiptaning, mengungkapkan negeri ini masih sangat kekurangan tenaga dokter. Ia menegaskan jumlah dokter di Indonesia hanya 80 ribu orang. "Jumlah dokter hanya 80 ribu untuk 235 juta penduduk," kata Riebka, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Selasa (20/12)

Dia menegaskan jumlah itu tentunya sangat kurang. Apalagi bila dibandingkan dengan Quba, misalnya yang memiliki 80 ribu dokter untuk 12 juta rakyat. "Di Amerika Serikat 1 dokter berbanding 400 penduduk. Indonesia, 1 berbanding 3400 penduduk," kata Riebka prihatin.(JPNN).

Pengawasan BOS Dilakukan Berjenjang

2012-01-11T01:06:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengungkapkan, pemerintah akan melakukan pengawasan berjenjang terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah menekan

“Pengawasan terhadap dana BOS ini akan dilakukan secara berjenjang. Yakni mulai dari tingkat sekolah hingga ke pemerintah pusat. Tapi yang lebih penting, pengawasan di sekolah itu, karena kami juga akan melibatkan komite sekolah,” ungkap Musliar di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (10/1).

Selain itu, Mantan Rektor Universitas Andalas ini juga menyebutkan, pengawasan di tingkat kabupaten/kota akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika menemui pelanggaran dalam bentuk peneyelewengan, dan pungutan di sekolah, lanjut Musliar, maka sebaiknya segera dilaporkan untuk diambil tindakan oleh pemerintah.

“Dengan begitu dan memang terbukti melakukan pelanggaran, maka kita akan langsung menindak oknum tersebut. Kalau Kepala Sekolah yang melakukan, maka kita langsung kenakan sanksi administratif,” tegasnya. (cha/jpnn).

Mutu Pendidikan Di tentukan oleh Guru &Guru Penentu Mutu Pendidikan

2012-01-10T12:42:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-. Direktur Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Dr Ja`ali mengatakan bahwa guru merupakan penentu mutu pendidikan.

"Jika ditanyai siapa yang menentukan mutu pendidikan, jawabnya guru tiga kali, kemudian faktor lainnya," kata Ja`ali di Makassar, Senin.

Menurut ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) ini, keberhasilan sektor pendidikan itu ditentukan oleh peranan para guru, sehingga alumni perguruan tinggi, khususnya bidang keguruan memiliki tanggung jawab penting dan tantangan yang tidak ringan.

Apabila guru sudah berperan optimal, lanjut dia, maka tidak perlu banyak kepala dinas, karena kepala dinas ke depan hanya mengurusi masalah anggaran saja.

"UNM sendiri telah mencetak kurang lebih 100 ribu orang guru dan dari jumlah tersebut sekitar 20 persen berada di luar Sulsel," ujarnya.

Khusus mengenai mutu pendidikan di Sulsel, alumni UNM yang juga berkecimpung pada Badan Standarisasi Nasional (BSN) Pendidikan ini mengatakan, Sulsel cukup bagus posisinya, karena tidak pernah berada di bawah rangking 10.

Sementara menyangkut sosialisasi Ujian Nasional (UN), dia mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan di daerah hingga saat ini.

"Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi dibanding tahun lalu, karena sudah ada kesepakatan dengan Komisi X DPR untuk memasukkan nilai sekolah sebagai komponen penentu kelulusan siswa," ujarnya.

keberhasilan sektor pendidikan itu ditentukan oleh peranan para guru, sehingga alumni perguruan tinggi, khususnya bidang keguruan memiliki tanggung jawab penting dan tantangan yang tidak ringan.

. (ANT).

RUU Desa Sampai di DPR

2012-01-09T09:08:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Pemerintah akhirnya menyerahkan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Desa kepada DPR. Meski terbilang telat, namun penyerahan draf RUU itu tetap disambut positif oleh DPR.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senin (9/1) menyatakan bahwa DPR telah menerima surat tertanggal 4 Januari 2012 bernomor R/02/Pres/01/2012 mengenai penyerahan draf RUU Desa. "Tidak apa-apa terlambat hingga tujuh tahun, daripada tidak sama sekali," kata Wakil Ketua DPR.

Awalnya, DPR sudah mengambil sikap tegas.Jika sampai akhir pekan ini draf RUU Desa tak juga diserahkan maka DPR akan mengambil alih pembahasan dan akan menetapkan RUU tersebut sebagai hak inisiatif DPR. Hanya saja, pemeirntah sudah lebih dulu merespon dengan mengirim naskah RUU Desa ke DPR.

Sebelumnya ratusan kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara terus-menerus mendesak Presiden segera mengesahkan RUU Desa. Beberapa kali mereka menggelar aksi demo di DPR, Istana Presiden, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Mereka juga menuntut janji Presiden untuk memberikan otoritas pada desa mengelola desa melalui RUU Desa. (fas/jpnn)

RPP Honorer Tertinggal Belum Ditetapkan, Dewan Datangi BKN

2012-01-08T05:49:00.000-08:00

Belum ditetapkannya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Honorer Tertinggal menimbulkan kekhawatiran di kalangan honoter. Mereka was-was tidak diangkat CPNS sesuai janji pemerintah.

ilustrasi :gedung PGRI Kab.Karawang

"Memang banyak yang datang ke BKN menanyakan tentang status honorer tertinggal. Ada kekhawatiran kalau molornya penetapan RPP hanya akal-akalan pemerintah saja," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, Sabtu (7/1).

Kebanyakan laporan pengaduan ini disampaikan anggota DPRD. Meski ada juga dari LSM maupun honorer. Rata-rata menanyakan, apakah honorer tertinggal akan diangkat atau tidak.

"Baru-baru ini Komisi I DPRD Tangerang datang ke BKN. Mereka membawa aspirasi tenaga honorer Kota Tangerang. Para honorer ini katanya jadi galau karena sampai akhir 2011 regulasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum ditetapkan," kata Aris.

Para honorer ini, lanjutnya, jadi kurang percaya dengan janji-janji pemerintah. Sebab, sebelumnya dikatakan, RPP tersebut turun akhir 2011. Namun sampai awal 2012 ternyata belum juga terbit. Malah yang muncul kemudian pemberlakukan moratorium CPNS.

"Bukan hanya honorer kategori satu yang bertanya-tanya, kategori dua juga galau. Dengan belum diangkatnya kategori satu, otomatis kategori dua jadi tertunda," terangnya. Aris mengaku, bukan hanya honorer yang menunggu penetapan RPP, BKN pun demikian. Tanpa PP, BKN tidak bisa berbuat banyak.

Lantas di mana posisi RPP honorer tertinggal? Menurut Aris, saat ini masih di Sekretariat Negara dan menunggu perkembangan selanjutnya. (esy/jpnn)

Lima Anggota Polres Karawang Terlibat Narkoba

2012-01-02T00:56:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Selama 2011 perkara yang ditangani oleh Polri terkait dengan narkoba sebanyak 26.498 perkara, angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 12,61%. Pada tahun 2010 perkara narkoba yang ditangani oleh Polri sebanyak 23.531 perkara.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengungkapkan dari penangangan selama 2011 tersebut Polri telah menyelamatkan Rp920 miliar dari penanganan kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di seluruh Indonesia selama 2011.

"Dari barang bukti yang berhasil disita, jika diuangkan, yang dapat diselamatkan sebesar Rp920.710.292.657, dan pemakai dapat diselamatkan mencapai 93.730.960 orang," ujar Kapolri dalam rilis akhir tahun Polri di Mabes Polri.

"Tersangka yang terlibat narkoba yang berhasil ditangkap 32.760 orang," lanjut Kapolri dalam rilisnya.

Kapolri menjelaskan pada tahun 2012 kejahatan narkoba masih akan marak terjadi, hal itu dikarenakan masih belum terjangkaunya lokasi-lokasi perkebunan ganja di pelosok hutan pedalaman Indonesia, seperti di pedalaman hutan di Aceh.

Oleh karena itu, menurut Kapolri, perang terhadap perdagangan narkoba masih akan terus berlangsung.

Lalu,Sepanjang 2011, lima anggota kepolisian Mapolres Karawang, Jabar ditindak,karena terlibat kasus Narkoba.

Kelima tersangka kini tengah dalam proses hukum di PN Bandung, karena merka ditangkap aparat Polda Jawa Barat.

Kapolres Karawang, AKBP Merdisyam, Minggu (1/1), mengatakan setelah sanksi hukum memiliki kekuatan tetap pihaknya segera memberi hukuman tegas terhadap lima anggota tersebut. (micom).

Perdagangan BEI Tahun 2012

2012-01-01T21:19:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (2/1) pukul 09.30 WIB meresmikan Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Tower I, jalan Sudirman, Jakarta. Tema yang diangkat dari perdagangan BEI kali ini adalah 'Memperkecil Dampak dari Krisis Perekonomian Global'.

Di awal sambutannya, Presiden mengucapkan selamat tahun baru dan memberikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi yang bersama dengan pemerintah telah berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia.

SBY

"Semoga tahun ini akan lebih baik lagi," kata SBY. Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pelaku dan regulator pasar modal atas kinerjanya selama ini.

"Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim, pada hari ini perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2012 saya nyatakan resmi dibuka," ujar SBY seraya menekan tombol sirine sebagai tanda dibukanya perdagangan dan dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat perdagangan.

Terlihat hadir, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Tiga Faktor yang Harus Dimiliki Sebuah Negara

untuk Lewati Krisis Ekonomi Global

Dinamika perekonomian global dengan segala pasang surutnya mengakibatkan sebagian negara jatuh dan terguncang. Hal ini lumrah dialami oleh semua negara. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada 3 hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh sebuah negara untuk dapat bertahan dan melewati dampak dari krisis ekonomi global.

Pertama, apakah semua elemen dari sebuah bangsa termasuk pemimpin memiliki keyakinan dan semangat serta optimisme, sehingga seberat apapun masalahnya akan ditemukan jalan keluar. "Kalau itu dimiliki, insya Allah sepertiga masalah dapat kita atasi," ujar SBY dalam sambutannya usai membuka perdagangan bursa efek Indonesia di gedung BEI, Senin (2/1) pagi.

Kedua, pentingnya strategi yang akan dipergunakan sebagai tune untuk mengatasi masalah dan mengembangkan perekonomian. "Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dengan segala tantangannya, apakah bangsa, pemerintah, dan dunia usaha juga memiliki strategi yang dapat dipergunakan sebagai tune untuk mengatasi masalah dan mengembangkan perekonomian," kata SBY.

Ketiga, diperlukannya kerja keras yang maksimal dalam mengimplementasikan apa yang telah direncanakan. "Maka genaplah bagi sebuah bangsa untuk selamat dari kriris dunia dan menjadi lebih baik," Presiden menembahkan. Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak semua elemen masyarakat, khususnya dunia usaha dan pasar modal untuk memiliki ketiga faktor tersebut.

Selain itu, Presiden juga kembali mengingatkan tentang tujuan dari bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kesejahteraan bisa dicapai jika perekonomian terus tumbuh baik, adil, dan merata serta berkelanjutan. Itu diperlukan kondisi hukum yang bagus, politik stabil dan keamanan terjaga," SBY menekankan.

Kepala Negara juga menyampaiakan penghargaan kepada pelaku ekonomi atas kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut SBY, GDP 2011 yang diperkirakan mencapai US 820 miliar dolar, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa tembus US 1 triliun dolar.

"Income perkapita menjadi 3400 dolar per orang per tahun. Ini patut kita syukuri," kata SBY. Presiden berharap semoga pasar modal Indonesia makin kuat, makin kredibel dan memiliki proteksi yang baik dan akhirnya mengalir untuk pembiayaan negara.

"Jangan sia-siakan momentum dan peluang yang tercipta dengan dinaikkannya kredit rate kita menjadi investment grade," tambahnya.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengatakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia tahun 2011 naik 3,2 persen. "Hal ini mengakibatkan Indonesia berada di posisi terbaik ketiga di dunia, di bawah Indeks saham Dow Jones sebesar 4,7 persen," ujar Agus. (yun).

Infrastruktur Desa Perlu Dapat Prioritas

2011-12-29T11:49:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Terkait dengan sisa anggaran 2011, Ecky Awal Mucharam, anggota Badan Anggaran DPR RI, meminta agar infrastruktur desa mendapat prioritas alokasi dana tersebut. Ecky mengatakan satu rupiah yang dibelanjakan di desa multiplier effect-nya akan lebih besar ketimbang dibelanjakan di kota. Selain itu wilayah pedesaan juga adalah basis sektor pertanian yang perlu banyak dukungan.

"Infrastruktur itu tidak harus proyek besar dan berbiaya mahal, yang paling penting adalah tepat guna. Contohnya adalah irigasi pertanian, pembangkit listrik mikro hidro di pedesaan, jalan desa dll", kata Ecky.

Menurut legislator PKS tersebut tingkat elektrifikasi daerah luar Jawa terutama wilayah pedesaannya masih rendah, sementara untuk membangun infrastruktur listrik yang konvensional terlalu mahal. Terlalu lama kalau menunggu PLN. Pembangkit listrik mikro hidro lebih tepat untuk daerah yang penduduknya menyebar dan tidak terlalu banyak.

Ecky juga menganggap penting irigasi pertanian karena dukungan terhadap sektor pertanian dalam APBN masih kurang. Padahal sekitar 40 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian, sementara kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya sekitar 15 persen.

"15 persen PDB dibagi untuk 40 persen tenaga kerja, maka jangan heran kalau kelompok yang paling miskin di Indonesia itu petani. Subsidi pupuk dan benih di APBN hanya sekitar 19 triliun, tidak ada apa-apanya dibanding subsidi energi yang lebih dari 200 triliun. Padahal penikmat terbesar subsidi energi adalah masyarakat kota. Masyarakat desa dan sektor pertanian harus mendapat prioritas", kata Ecky.

Proyek infrastruktur kecil namun tepat guna di pedesaan juga cocok dengan karakteristik anggaran. Sisa anggaran 2011 baru akan masuk dalam APBN Perubahan 2012 nanti, karena itu proyek infrastruktur yang mendapat prioritas dari dana tersebut juga sebaiknya yang pembangunannya tidak butuh waktu lama agar penyerapan anggaran 2012 optimal.(pks),

Pembangunan Kota Harus Ramah Lingkungan dan Unik

2011-12-27T03:30:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (27/12) pukul 11.00 WIB, menerima pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) di Kantor Presiden. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta IAI untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan, misalnya dengan mendesain kota yang ramah lingkungan dan mencerminkan keunikan lokal. Pembangunan tersebut tidak hanya di kota besar seperti Jakarta namun juga di seluruh Indonesia.

"Saya ini kalau sekarang bepergian di dalam kota Jakarta, selalu saya sempatkan melihat kiri kanan karena tahun-tahun terakhir banyak penggembangan seperti pusat perbelanjaan baru. Tentu saya senang, tapi harapan saya tidak hanya di kota besar," kata SBY di awal pertemuan.

Namun, Presiden juga mengingatkan pembangunan tersebut harus ramah lingkungan dan mencerminkan keunikan Indonesia. "Saya peduli dengan keindahan lingkungan yang unik Indonesia yang bisa menjadi ikon dan ramah lingkungan. Sehingga Indonesia bisa berdiri dengan jati dirinya," Presiden menambahkan.

Meskipun kadang ada kemacetan, lanjut SBY, tapi kalau dengan melihat sisi kanan dan kiri yang indah tentu lebih baik. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar IAI dapat mewujudkan pembangunan Indonesia yang seperti itu.

"Sekaligus kita perhatikan tumbuhnya ruang publik, disamping baik secara universal, tapi keunikan kita harus ditonjolkan," kata SBY. "Saya berharap IAI dapat berkontribusi dalam memajukan negeri kita dari sisi itu," Presiden menjelaskan.

Adapun pengurus IAI yang diterima, antara lain, Ketua Umum IAI 2008-2011 Endy Subijono, Dewan Kehormatan Sandi Siregar, Kelompok Kerja UU Arsitek Bambang Sutrisno, Ketua IAI Bali dan anggota Steering Committee Kongres Arsitek Asia Rana Wiarcha, dan Senior Arsitek dan Pengurus IAI Budi Sukada.

Sementara Presiden didampingi Mensesneg Sudi Silalahi, Menristek Gusti Muhammad Hatta, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Seskab Dipo Alam. (yun).

Kontrol Kepolisian Minim

2011-12-26T17:25:00.000-08:00

JAKARTA – PELITAKARAWANG.COM-.Tindakan kekerasan yang dilakukan polisi seperti dalam insiden di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan reformasi di lembaga penegak keamanan tersebut belum jalan.

Kondisi tersebut terjadi karena kontrol yang minim atas kewenangan polisi yang begitu besar. Sejumlah kalangan pun mengusulkan perlu restrukturisasi institusi kepolisian. Komisi III DPR dari FPDIP Eva Kusuma Sundari misalnya menyebut,kontrol yang minim berimplikasi pada kewenangan Polri yang sering dipergunakan secara tidak sah dan tidak proporsional, termasuk menggunakan kekerasan.

Dia menilai alasan polisi bahwa tindakannya sudah sesuai prosedur tetap (protap) patut dicurigai. ”Bukan saja protap Polri bersifat ambigu yang dalam praktiknya sering mirip operasi militer.Protap juga rawan diperalat pemodal dan oknum pejabat polisi untuk memperkaya diri. PDIP menyarankan DPR untuk meminta audit kinerja BPK yang diorientasikan pada perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas Polri,” ucapnya.

Menurut Eva,berkaitan dengan kontrol yang minim terhadap Polri, perlu dipikirkan untuk menempatkan Polri di bawah Jaksa Agung sebagai bagian dari penegak hukum. Restrukturisasi internal Polri juga diperlukan agar organisasi diarahkan pada penguatan polsek-polsek, bukan penguatan Mabes Polri sebagaimana yang sudah terjadi selama ini. Usulan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin.

Menurut dia, dari beberapa kejadian kerusuhan berdarah akhirakhir ini, Presiden seharusnya segera merestrukturisasi keberadaan Polri. Dia pun menilai Polri saat ini menjadi lembaga yang super. Polri membuat program, membuat rencana anggaran, meminta anggaran, menggunakan anggaran, bahkan Polri juga yang mengevaluasi kinerjanya.

”Seharusnya ada sebuah kementerian yang membawahinya. Seperti juga Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk TNI,”katanya. Menurut dia, sejak Polri terpisah dari TNI seharusnya Polri menata diri menjadi polisi sipil yang santun dalam menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakat. Namun, kenyataannya justru kebalikannya. Reformasi Polri justru meniru gaya dan caracara militer.

Polri mengubah paradigma dari mengayomi menjadi melibas, dari hanya melumpuhkan menjadi mematikan. Dia lantas menunjuk senjata perorangan yang dipakai Brimob, bukan lagi senjata untuk melumpuhkan, melainkan senjata-senjata sekelas pasukan komando. Pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhawardani menilai, munculnya banyak kekerasan yang melibatkan polisi terjadi setelah Polri dan TNI berpisah.

Mulai saat itu kewenangan polisi memang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat langsung untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. namun, kekerasan yang terjadi justru ditimbulkan oleh aparat yang harusnya menjaga keamanan. Jaleswari menuturkan, kekuasaan negara dengan otoritas keamanan yang dimiliki seharusnya menciptakan ke- amanan bagi masyarakat.

Namun, pada kasus Bima dan Mesuji adalah sebaliknya, masyarakat dihadapkan dengan polisi. ”Kasus ini tidak bisa diabaikan. Komandan harus bertanggung jawab, kemudian juga Kapolri. Presiden juga harus tegas terhadap Kapolri,” ucapnya. Sementara itu, Komnas HAM hari ini akan menerjunkan tim khusus ke Bima guna melakukan investigasi kasus kekerasan yang terjadi beberapa hari lalu di sana.

Komnas HAM menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus yang berlatar belakang sengketa agraria itu. Namun, belum bisa dipastikan apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan. ”Hasil dari investigasi nanti digunakan untuk menyatakan apakah ini merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan,” ungkap Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ifdhal Kasim di Jakarta kemarin.

Ifdhal menuturkan,Komnas HAM telah membentuk tim untuk mencari fakta-fakta pelanggaran HAM dalam kasus yang terjadi di Bima. Tim tersebut diketuai komisioner Komnas HAM Ridha Saleh.Selama di Bima,tim juga akan meminta keterangan pihak-pihak terkait seperti polisi,masyarakat,dan saksi untuk memastikan bagaimana kronologi insiden penembakan tersebut.

Komnas HAM sendiri menangkap kesan kuat telah terjadi pelanggaran prosedur tetap oleh polisi, walaupun menurutpolisitindakanmereka sudah terukur.Pelanggaran itu di antaranya berdasarkan dari rekaman video kekerasan yang selama ini beredar.Dalam video itu tampak tembakan aparat kepolisian diarahkan lurus dan horizontal ke pengunjuk rasa. ”Lebih pastinya kita tunggu hasil investigasi,”ungkap dia.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memastikan pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo seusai reses. ”Komisi III DPR akan panggil Kapolri Timur Pradopo begitu memasuki masa sidang nanti. Kita akan minta penjelasan Kapolri soal bentrokan tersebut.Tak hanya Bima,Komisi III DPR juga akan menanyakan kasus-kasus serupa yang terjadi di Kalimantan dan Papua,” kata Benny, kepada wartawan,kemarin.

Benny melihat kasus yang terjadi di Bima hanyalah sebagian kecil dan masih ada kasuskasus lain yang lebih besar dan perlu penanganan serius. Menurut dia, berbagai kasus kekerasan merupakan cermin penanganan aparat yang represif. ”Bila hasil investigasi di lapangan membuktikan ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, harus diberikan sanksi yang tegas,”kata Benny.

Sementara itu, Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Arief Wachyunadi kembali menegaskan, tindakanpolisidalam membubarkan paksa ratusan demonstran yang memblokade Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima telah sesuai prosedur tetap (protap) yang digariskan. Beberapa kali polisi meminta agar warga yang sejak 19 Desember lalu menduduki pelabuhan segera dapat membubarkan diri.

Namun, pendekatan dialogis dan humanis itu selalu mengalami kebuntuan, dan bahkan dilawan dengan lemparan batu. ”Jadi karena mereka tetap membandel, ya terpaksa harus kami bubarkan secara paksa demi kepentingan masyarakat luas,”katanya. Dalam pembubaran paksa tersebut tercatat dua demonstran meninggal dunia di tempat kejadian setelah ditembus peluru petugas serta 12 lainnya mengalami luka-luka cukup serius.

Ribuan masyarakat melakukan aksi blokade pelabuhan setelah aspirasi yang ditujukan untuk menolak penambangan emas yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di wilayahnya tidak ditanggapi pemerintah setempat. SINDO.

Pemerintah Belum Responsif Pendidikan Anak Diluar Sekolah

2011-12-26T06:26:00.000-08:00

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM-.Memasuki masa liburan ini, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rohmani, meminta pengelola museum, perpustakaan dan taman satwa untuk mendesain program untuk kepentingan pendidikan anak. Ia berharap pemerintah tidak menyia-nyiakan kesempatan liburan ini untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungannya.

Rohmani berpendapat pemerintah bisa memanfaatkan masa liburan ini untuk meningkatkan minat anak datang ke museum dan taman satwa. Syarat yang perlu dipenuhi kata Rohmani pemerintah harus menjadikan museum, perpustakaan dan taman satwa menjadi menarik.

“Pendidikan tidak selalu harus di ruang kelas. Dibatasi oleh sekat-sekat tembok. Belajar bisa di alam, di lingkungan, perpustakaan, museum dan taman satwa. Saya kira ini adalah proses pembelajaran yang cepat bagi anak-anak,” kata Rohmani.

Terkait pengelolaan muesum dan taman satwa, Rohmani berpendapat belum ramah bagi anak-anak. Ia memandang selama ini pemerintah belum responsif dalam menyediakan arena belajar anak diluar sekolah.

Museum, perpustakaan dan taman satwa belum dikelola dengan baik untuk kepentingan pendidikan anak di luar sekolah. Ia berharap pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kementerian parawisata bisa mendesain museum, perpustakaan dan taman bermain yang berpihak pada pendidikan anak.

“Parawisata yang mendukung pendidikan anak masih minim. Masih jarang ditemui. Kalau pun ada masih mahal,” katanya.

Disamping itu ia berharap harga yang disediakan juga harus terjangkau mayarakat luas. Faktor harga ini menjadi sangat berpengaruh. “Untuk museum kalau perlu digratiskan untuk anak-anak didik,” kata Rohmani.(pks).

Stok BBM untuk Natal dan Tahun Baru Aman

2011-12-23T16:22:00.000-08:00

ILUSTRASI

JAKARTA– PELITAKARAWANG.COM-.PT Pertamina (persero) memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) berada di level 3,5 juta kiloliter (KL) per hari yang berarti aman untuk menghadapi masa libur Natal 2011 dan Tahun Baru 2012.

Pertamina juga telah mengantisipasi peningkatan konsumsi elpiji dengan memiliki ketersediaan 227.981 ton saat ini. “Jumlah stok BBM 3,5 juta KL terdiri atas premium 1,3 juta KL, minyak tanah 367.000 KL,dan solar 1,4 juta KL,”ujar Vice President Corporate Pertamina Mochamad Harun di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan, dalam upaya pengamanan pasokan BBM dan elpiji selama masa libur dua perayaan tersebut, Pertamina membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran BBM dan Non-BBM yang bertugas sejak 22 Desember 2011 hingga 7 Januari 2012.

Menurut Harun,satgas akan memastikan keamanan pasokan BBM di sepanjang jalur mudik dan balik perayaan Natal, termasuk pasokan BBM untuk daerah-daerah yang secara tahunan mengalami peningkatan konsumsi pada saat hari besar umat kristiani tersebut. Pertamina,sebut dia, telah mengantisipasi kemungkinan peningkatan kebutuhan premium pada H-1 Natal yang diperkirakan naik 11,5% menjadi 81.000 KL dari kebutuhan harian 73.000 KL dan H+2 Tahun Baru yang akan naik 14,2% menjadi 83.000 KL.

Adapun untuk solar transportasi, peningkatan permintaan akan terjadi pada H-1 Natal yang diperkirakan naik 19% dari rata-rata penyaluran harian 42.000 KL menjadi 50.000 KL dan pada H-1 Tahun Baru,yaitu sebesar 21,8% menjadi 51.000 KL. “Konsumsi premium dan solar akan turun drastis pada hari H Natal dan Tahun Baru. Pada 25 Desember konsumsi premium 29% di bawah konsumsi normal, sedangkan solar 43% di bawah rata-rata konsumsi normal.

Adapun pada 1 Januari 2012 konsumsi premium 22% dan solar 44% bawah konsumsi normal,”tuturnya Hal senada diungkapkan External Relation PT Pertamina Unit Pemasaran V Jawa Timur,Bali,dan Nusa Tenggara, Eviyanti Rofraida. Menurut dia,ketersediaan BBM,khususnya solar dan premium, akan mencukupi selama Natal dan Tahun Baru meski akan terjadi peningkatan konsumsi.

Evi mengatakan, dari stok BBM secara nasional, Unit Pemasaran V diperkirakan mendapat alokasi 15% atau 225.000 KL. ”Stok BBM di enam lokasi di Jatim, yakni Terminal BBM Surabaya Group, Tuban, Malang, Madiun,Tanjung Wangi, dan Camplong dalam jumlah yang cukup,” kata dia di Surabaya kemarin. (sindo).

Tiga Faktor Penghambat Laju Ekonomi Indonesia

2011-12-23T07:10:00.000-08:00

Bogor-PELITAKARAWANG.COM-.Meskipun rating ekonomi Indonesia sudah meningkat dengan mencapai Investment Grade, namun masih terdapat 3 hal yang menghambat laju perekonomian Indonesia.

"Patut kita syukuri ketika ekonomi dunia mengalami krisis, ekonomi kita tumbuh baik. Lantas rating kita juga kembali seperti sebelum krisis. Setelah 14 tahun, peringkat Investment Grade kembali kita dapatkan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahannya ketika membuka rapat kerja pemerintah di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jumat (23/12) pagi. "Namun meskipun kita syukuri, ternyata ada tiga masalah yang menghambat. Tolong dibaca dengan baik," tambahnya.

Adapun ketiga masalah tersebut yaitu pertama masalah birokrasi yang dianggap menjadi penghalang. Kedua infrastruktur, dan ketiga korupsi. "Kita bukan hanya berkomitmen tapi mengubah segalanya secara fundamental," kata Presiden.

Terkait masalah birokrasi, SBY mengatakan situasinya sangat kompleks. Namun demikian tidak ada alasan apapun untuk tidak melakukan perubahan secara fundamental.

"Ini tidak identik dengan remunerasi. Yang kita lihat output-nya, sudah berubah atau tidak," SBY menekankan. "Saya ingin tiga tahun mendatang sungguh kita tangani dengan baik agar bisa diselesaikan. Tentu pengaruhnyaa akan besar terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya," tambahnya.

Untuk masalah infrastruktur, Kepala Negara kembali menyinggung soal MP3EI dan pengurangan belanja rutin pegawai untuk meningkatkan belanja modal. "Untuk infrastruktur, sudah ada MP3EI. Mari kita mobilisasi potensi yang kita miliki," kata SBY.

Sedangkan untuk masalah korupsi yang juga kompleks, Presiden meminta adanya upaya dari semua pihak untuk mencegah terjadinya korupsi. "Tidak semuanya dalam kendali Presiden. Tapi, harus bersama-sama mengefektifkan upaya pencegahan korupsi ini," SBY menandaskan. (yun).

Berita Humas di Keirtik:Instansi Resmi Jangan Hanya Beritakan Seremoni

2011-12-22T04:22:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring meminta setiap instansi perlu memilah mana informasi yang dapat dikonsumsi publik dan tidak. Ini menyusul dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

"Sudah ada 82 instansi yang menyampaikan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada Kementrian Kominfo. Karena itu, PPID harus bisa memilah informasi yang layak disampaikan ke masyarakat dan mana yang tidak boleh. Terutama informasi yang bisa menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat," tutur Tifatul dalam keterangan persnya, Kamis (22/12).

Imbauan juga ditujukan Tifatul pada praktisi kehumasan kementerian/lembaga untuk rutin membuat press release dalam menginformasikan kegiatan yang dilakukan kementerian atau lembaga. “Press release penting, agar apa yang dipublikasikan wartawan kepada publik tidak keluar dari frame press release tersebut,” cetusnya.

Politisi PKS ini juga meminta agar kementerian/lembaga mengurangi pemberitaan yang bersifat seremonial. "Humas kementerian/lembaga jangan hanya memberitakan hal-hal seremoni saja. Sebaiknya beritakanlah hal-hal yang bermanfaat bagi publik. Misalnya penjelasan tentang apa itu layanan publik, dan lain-lain," tandasnya.

Pentingnya menjalin hubungan baik dengan pihak media massa juga diungkapkan Tifatul. Katanya, relationship yang baik dengan media perlu dibangun. Namun jangan sampai terjebak dengan agenda media. "Jangan telan bulat-bulat statement di media kemudian kita timpali. Jadilah news maker bukan sekadar news getter,” pungkasnya.(esy/jpnn).

50 Persen PNS Berkompetensi Rendah

2011-12-18T09:41:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Pengetatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi salah satu misi utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pimpinan Azwar Abubakar.

Pasalnya, dari 4,7 juta PNS di pusat dan daerah, sekitar 50 persennya berkompetensi rendah, sehingga tidak mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun negara.

"Ini masalah besar dalam penataan aparatur kita. Fakta 50 persen PNS berkompetensi rendah menjadi pekerjaan utama kita. Mereka harus diatur dan dididik lagi," ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam breakfast conversation di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (16/12).

Banyaknya PNS yang berkompetensi rendah, lanjutnya, merupakan kesalahan dari rekrutmen awal. Pola rekrutmennya salah dan sarat KKN menghasilkan pegawai yang tidak profesional. Ini diperparah dengan kuatnya peranan kepala daerah dalam menentukan nasib PNS-nya.

"Banyak pegawai yang duduk di jabatan salah. Artinya tidak ada kesesuaian antara pendidikan dan bidang pekerjaannya," ucapnya.

Itu sebabnya, untuk mendidik PNS berkompetensi rendah ini, pemerintah lebih memperbanyak jabatan fungsional. Setiap PNS harus ahli di bidangnya agar bisa maksimal dalam melayani publik.

"Sampai saat ini sudah ada 114 kelompok jabatan fungsional yang kita petakan. Nantinya akan kita jadikan 200 kelompok. Karena itu kami masih menunggu masukan dari semua instansi terkait kelompok jabatan fungsional ini untuk kemudian kita tetapkan," tandasnya. (esy/jpnn).

Indonesia Butuh 22 Ribu Pemimpin Berkualitas Dunia

2011-12-17T23:37:00.000-08:00

JAKARTA - PELITAKARAWANG.COM-.Kebutuhan akan pemimpin berkualitas dunia begitu dibutuhkan Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Itu bisa terkejar bila ada kemauan dan rasa tanggung jawab.

Cendikiawan Muslim, Anis Baswedan mengatakan selama 10 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan 33 ribu pemimpin berkualitas dunia. Dari 33 ribu, baru 11 ribu yang terpenuhi.

"Jadi, selama 10 tahun ke depan, kita bakal kekurangan 22 ribu pemimpin berkualitas dunia," papar dia, saat berbicara dalam seminar Spiritual Business, Spiritual Company dan Spiritual Life di Jakarta, Ahad (18/12).

Anis mengatakan mengirim anak-anak untuk belajar ke luar negeri merupakan solusi efektif. Akan tetapi, seandainya tidak memungkinkan datangkan ahlinya ke negara ini. Lalu generasi penerus belajar dari mereka.

"Kita butuh Gonzales, Gonzales, Gonzales lain untuk datang ke Indonesia. Kalau sepakbola harus bayar cukup makal, kita hanya mengeluarkan surat izin kerja, lalu selesai persoalan," kata dia.

Menurut Anis, sangat berbahaya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Apalagi, Indonesia tengah menatap masa depannya. Kalau hal itu tidak ditopang dengan pemimpin berkualitas dunia, dapat terbayang apa yang akan terjadi.

"Cina butuh 20 tahun, Jepang butuh 50 tahun, Korea Selatan juga demikian. Mereka berinvestasi awal mencetak pemimpin-pemimpin berkualitas dunia. Kini, mereka petik hasilnya, dan bayangkan apa yang terjadi di negara-negara itu," pungkas dia.(REP).

Wa Ode Didorong Jadi Justice Collaborator

2011-12-17T04:25:00.000-08:00

JAKARTA--PELITAKARAWANG.COM-.Direktur Pusat Anti-Korupsi UGM Zainal Arifin Mochtar mendorong tersangka kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Wa Ode Nurhayati untuk menjadi justice collaborator. Dengan demikian, kasus mafia anggaran tidak hanya sampai pada Wa Ode, tetapi juga sejumlah anggota DPR lain yang diduga terlibat.

"Dorong Wa Ode untuk jadi justice collaborator," ujarnya, dalam diskusi bertajuk 'Bongkar Permainan Banggar' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (17/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KK) lanjut Mochtar, harus berani menjadikan tersangka Wa Ode sebagai batu loncatan untuk mengusut anggota banggar lain. Wa Ode pun harus berani bongkar dan seret mafia anggaran yang terdapat di antara 560 anggota DPR.

Untuk bongkar kasus mafia anggaran, KPK harus bisa menjanjikan Wa Ode remisi atau bentuk keringanan lain jika bisa bernyanyi menyebut keterlibatan anggota lain.

Hal demikian penting, lanjut Mochtar, untuk menepis anggapan publik bahwa KPK hanya pintar bongkar kasus tetapi gagal untuk menuntaskan kasus seperti menyeret keterlibatan jaringan mafia.

"KPK sering bongkar perkara namun gagal tuntaskan unttuk seret anggota mafia," ujarnya (MICOM).

Penambahan Jabatan Fungsional Mendesak

2011-12-14T23:25:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.-Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan (Kindang) Badan Kepegawaian Negara (BKN) S Kuspriyomurdono menegaskan, pengurangan jabatan struktural dan dialihkan ke fungsional mendesak dilakukan. Itupun tidak semua jabatan fungsional tapi difokuskan untuk yang spesifik saja.

"Kinerja pegawai lebih terukur melalui jabatan fungsional tertentu dibandingkan jabatan fungsional umum. Untuk itu, ke depan jabatan fungsional tertentu akan terus lebih diutamakan dan jabatan fungsional umum akan dikurangi," kata Kuspriyomurdono dalam keterangan persnya, Rabu (14/12).

Pembentukan jabatan fungsional tertentu, lanjutnya, bukan hanya sebagai sarana pembinaan PNS, tapi juga untuk penataan tugas yang lebih jelas bagi pegawai. Itu sebabnya, sosialisasi ke instansi pusat dan daerah terus digenjot BKN.

"Diharapkan agar permasalahan yang terjadi dalam pembinaan jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional widyaiswara dapat dipecahkan melalui sosialisasi tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri PAN&RB Azwar Abubakar mengatakan, pemerintah akan mengurangi jabatan struktural dan memperbanyak tenaga fungsional. Langkah nyatanya adalah penghapusan pejabat eselon III dan IV.

"Cukup eselon satu dan dua saja di struktur organisasi PNS. Eselon III dan IV lebih ke tenaga fungsional. Ini agar setiap instansi memiliki PNS yang ahli di bidangnya dan bukan cuma jago di balik meja saja," tandasnya. (Esy/jpnn).

Pemerintah Stop Rekrut Honorer

2011-12-14T23:17:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menegaskan, tidak akan ada lagi penerimaan tenaga honorer di instansi pemerintah.

Dia juga memastikan tenaga honorer yang masuk di atas Januari 2005 tidak akan diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi PNS hanya yang memiliki surat keputusan (SK) pengangkatan di bawah 2005. Semua yang ingin masuk PNS diwajibkan melalui jalur umum,yaitu seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Tidak ada lagi penerimaan honor.Semua harus melalui tes masuk penerimaan,” kata Azwar dalam acara pembukaan Workshop Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam Pengadaan PNS yang berlangsung pada 12-17 Desember 2011 di Binagraha,Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,Medan, kemarin. Mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh itu mengungkapkan, saat ini jumlah PNS di luar TNI/Polri sudah mencapai 4,7 juta orang. Karena itu dalam waktu 10 tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal dengan konsep zero growth (pertumbuhan nol).

Dia pun menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan ada 1,25 juta hingga 1,3 juta pegawai yang pensiun. Jumlah pegawai yang pensiun itu harus diganti dengan pegawai yang benarbenar memiliki kompetensi. Idealnya,jumlah PNS harus berkurang hingga sekitar 40% dalam kurun waktu 10 tahun. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80.000 per tahun. Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli,ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan,atau outsourching sehingga birokrasi pemerintah menjadi ramping, padat dan berisi. Azwar menjamin proses rekrutmen CPNS pascamoratorium penerimaan CPNS dihentikan akan dilakukan secara fair dengan tes murni.

Dengan demikian tercipta rasa keadilan dan benar-benar memiliki kemampuan. Selama moratorium dilakukan mulai 1 September 2011-31 Desember 2012, masingmasing instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten wajib menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui analis jabatan dan perhitungan beban kerja. Selama masa penundaan tersebut, pimpinan instansi wajib menyampaikan laporan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai,uraian jabatan,hasil analisis beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun (2012-2016), serta berbagai upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

“Bagi instansi baik pusat dan daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS,maka dilarang mengembangkan atau menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan CPNS,”tegasnya. Sejak dicanangkan September lalu hingga Desember ini, menurut Azwar, laporan analisis kepegawaian yang telah disampaikan instansi kepada Kemenpan RB masih di bawah 5%.

Sementara itu,percepatan pelaporan analisis kepegawaian masih terhambat dengan minimnya analis jabatan, terutama di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlahnya saat ini hanya 61 orang. Untuk memenuhi kebutuhan, tenaga analis jabatan minimal sebanyak 4.125 orang dalam rangka pemetaan kepegawaian. Untuk itulah Kemenpan RB menggelar pelatihan yang dimulai Desember-April 2012. Pelatihan analis jabatan yang dilaksanakan di Kota Medan tersebut juga bersamaan dengan pelatihan serupa di tiga wilayah Kantor Regional BKN lainnya, yaitu Surabaya, Makassar dan Palembang.

“Seluruh peserta pelatihan di empat wilayah ini akan menghasilkan tenaga analis jabatan sejumlah 800 orang, yang merupakan bagian dari rencana penyiapan tenaga ahli analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Azwar memberikan apresiasi kepada BKN Regional VI Medan yang mendapatkan ISO 9001. Sebagai PNS yang sudah pensiun, menurut dia, akan bangga jika merasakan betapa mudahnya mendapatkan pelayan yang baik di Sumut maupun Aceh.

Melalui pelatihan tersebut, bagi para peserta diharapkan dapat membawa pelayanan yang lebih baik dalam mereformasi birokrasi. Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menyambut baik dilaksanakannya analisis jabatan dan analis beban kerja, mengingat sumber daya dan kompetensi aparatur sangat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan I Nyoman Arsa menyebutkan,mereka sudah dua kali mendapatkan ISO 9001 dengan menerapkan manajemen mutu di bidang mutasi kepegawaian dan pelayanan pensiun.

Mereka juga sudah mengadopsi budaya negara-negara maju untuk memperbaiki pelayanan kepada PNS di 58 instansi daerah dan kementerian serta unit pelaksana teknis (UPT) pusat. ** (SINDO).

Jabatan Kades Bisa Jadi 8 Tahun

2011-12-14T23:06:00.000-08:00

MAJENANG-PELITAKARAWANG.COM-.Kabar gembira bagi semua kepala desa (Kades) di Kabupaten Cilacap. Masa jabatan mereka bisa lebih lama lagi menjadi 8 tahun.

Ilustrasi:balai desa di Karawang

Ini merupakan salah satu tuntutan Kades yang selama ini getol menyuarakan agar rancangan undang-undang (RUU) Desa segera disahkan menjadi UU dengan berkali-kali mendemo pemerintah pusat.

"Tuntutan kita 6 sampai 10 tahun. Tapi gambarannya mungkin 8 tahun," ujar Ketua Paguyuban Kades Kabupaten Cilacap Wahyu Manunggal, Khozan Akhmad, seperti diberitakan Radar Banyumas (grup JPNN).

Dia menjelaskan, penambahan masa jabatan ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Kades mengingat masa jabatan sebelumnya hanya 6 tahun.

Masa jabatan 6 tahun ini bagi sebagain besar Kades dianggap singkat, karena mereka harus melakukan berbagai hal, termasuk menyatukan elemen warga yang terpecah pasca pemilihan kepala desa.

Dalam RUU itu, ada 10 tuntutan kades yang diajukan, termasuk penghapusan periodisasi jabatan yang selama ini diterapkan. Selama ini, kades hanya boleh menjabat dua kali. Mereka mengusulkan agar aturan ini dihapus. "Kades boleh menjabat lebih dua kali. Yang jadi batasan hanya umur yakni 60 tahun," katanya.

RUU ini, lanjut kades Salebu Kecamatan Majenang ini, diharapkan rampung Maret 2012. Ini setelah adanya kabar dari juru bicara kepresidenan yang menyampaikan RUU itu akan disampaikan ke DPR RI sebelum masa reses.

"Kita harapkan ini selesai Maret tahun depan dan menjadi prioritas pembahasan di dewan," lanjutnya.

Dan jika RUU ini disahkan, di dalamnya akan ada aturan mengenai bantuan tunai langsung dari pemerintah untuk desa. Anggaran ini diambil dari APBN dengan harapan desa akan makin mandiri.

"Kata Mendagri, jangan ngomong berapa prosentase dari APBN. Tapi pasti ada dan akan diserahkan melalui pemerintah kabupaten karena desa bagian dari kabupaten," tandasnya. (har/din/jpnn).

Dana Bos 2012, Kemdikbud Anggarkan Rp 23,5 T

2011-12-14T07:28:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana sebesar Rp 23,5 triliun untuk 27,2 juta siswa sekolah dasar dan 9,4 juta siswa SMP untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012.

"Dana BOS tahun depan naik rata-rata 40 persen. Dengan demikian ke depan tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan untuk kepentingan operasional sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada sosialisasi BOS 2012 di Jakarta, Selasa (13/12) malam.

Untuk memperlancar proses pencairan, katanya, mekanisme penyaluran dana BOS 2012 mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan tahun 2011.

Dana BOS pada 2012 akan ditransfer dari kas umum negara ke kas umum provinsi, lalu dari kas umum provinsi akan ditransfer langsung ke sekolah dalam bentuk hibah. Dana hibah tersebut diberikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Penyaluran BOS 2012 ke sekolah akan disalurkan tiga bulan sekali. "Saat ini sedang diidentifikasi sekolah-

sekolah yang berada di daerah sulit. Untuk daerah seperti ini penyaluran dana BOS akan dilakukan enam bulan sekali," kata Mendikbud.

Kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri atas dinas pendidikan seluruh

Indonesia, ia mengatakan BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan manfaat.

Nuh menyampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012 juga telah menganggarkan Rp 1 triliun untuk penyaluran dana BOS bagi sembilan juta siswa SMA/SMK pada tahun 2012. Dana BOS bagi siswa SMA/SMK memang akan mulai dirintis oleh Kemdikbud pada 2012.

Program ini sebagai upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun, dengan nominal sebesar Rp 120 ribu per tahun untuk setiap siswa. "Ini murni dana BOS, bukan beasiswa miskin. Untuk siswa miskin sudah ada dalam beasiswa miskin" kata Nuh.

Mendikbud mengakui, dana BOS tersebut belum mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. BOS untuk siswa SMA/SMK ini baru merupakan sebuah rintisan untuk membangun sistem yang baik sebelum dana tersebut dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar.

Perubahan DAK

Mengenai DAK, Mendikbud menyatakan ada perubahan signifikan, yakni DAK khusus 2012 tidak lagi memerlukan persetujuan DPR untuk pembuatan petunjuk teknisnya dan untuk mendapatkan DAK tidak perlu tender. Namun DAK tersebut diprioritaskan untuk pembangunan sekolah yang rusak berat yang terdapat di kabupaten.

"Alokasi DAK 2012 sebesar Rp10,0413 triliun dengan rincian SD/SLB sebesar Rp8,03304 triliun untuk SMP sebesar Rp2,00826 triliun," kata Mendikbud.

Untuk 'block grant' rehabilitasi ruang belajar tahun anggaran 2011 dan 2012 di wilayah geografis sulit, daerah perbatasan atau rawan konflik dilaksanakan kerja sama dengan TNI.

Sementara Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Suyanto pada sosialisasi program BOS mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dasar. "Untuk penyaluran BOS 2012 pada minggu kedua bulan Januari diharapkan sudah bisa diterima daerah," tuturnya.

Suyanto mengatakan, dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus dan rehabilitasi sekolah merupakan program besar yang telah dijalankan bertahun-tahun, karena ada berbagai perubahan dan perbaikan mekanisme maka perlu sesegera mungkin disosialisasikan.

Sebagai contoh, sepertinya adanya perubahan pada petunjuk teknis program BOS tahun 2012. Mendikbud menegaskan kepada para peserta sosialisasi BOS, DAK, rehabilitasi sekolah yang terdiri dinas pendidikan seluruh Indonesia bahwa BOS harus disalurkan tepat waktu, tepat tepat sasaran dan manfaat.(aNTA)

Soal Tragedi Mesuji

2011-12-14T07:22:00.000-08:00

BOGOR -PELITAKARAWANG.COM-.- Kabareskrim Polri Komjen Sutarman tidak yakin dengan adanya gambar dan video kekerasan oleh aparat dan konflik tanah yang terjadi di Mesuji, Lampung. Menurut Sutarman, kepolisian mendapat semua itu dari kiriman pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

Adanya aktivitas kekerasan itu belum tentu benar, sehingga belum bisa dipastikan pelaku kekerasan terhadap warga adalah Brimob. "Itu gambarnya dari mana? Itu benar apa tidak? Karena itu kejadiannya sudah lama. Jadi belum dipastikan," sanggah Sutarman kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (14/12).

Sutarman balik mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang mencoba menyudutkan polisi dalam kapasitas sebagai lembaga. Ia tidak yakin Brimob tega berbuat seperti itu.

Lagipula, imbuhnya, aparat juga punya hati nurani. "Saya kira petugas kita nggak sadis seperti itu. Pengirim gambar seperti itu ingin menimbulkan berbagai ketidaksenangan kepada institusi," kata Sutarman.

Puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi III DPR, Rabu (14/12). Mereka melaporkan pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum awal tahun ini

Perbuatan tersebut dilakukan saat penggusuran terhadap masyarakat dilakukan. Atas insiden mengerikan itu sekitar 30 warga Lampung tewas.(rep).

Reformasi Birokrasi Kemdikbud Validasi 583 Jabatan

2011-12-14T06:55:00.000-08:00

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM-.Dalam rangka Reformasi Birokrasi Internal (RBI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan validasi nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan unit utama kementerian. Validasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi, dan diresmikan dengan penandatangan berita acara hasil validasi nilai dan kelas jabatan di lingkungan Kemdikbud, di Gedung A Kemdikbud.

Berita acara ditandatangani tiga pihak, yaitu Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im, perwakilan Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suhadak, dan perwakilan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im mengatakan, ada 583 jabatan di lingkungan kantor pusat Kemdikbud yang divalidasi. Sisanya akan divalidasi tahun depan. “Yang belum itu ada UPT di daerah-daerah, dinas provinsi, kabupaten, kemudian universitas-universitas juga kita proses dalam reformasi birokrasi,” ujarnya. Selain itu, tahun depan juga akan dilakukan validasi jabatan untuk direktorat jenderal baru, yaitu Ditjen Kebudayaan.

Ainun Na’im berharap dengan adanya sistem edit dan evaluasi kinerja, berarti ada satu sistem untuk peningkatan kinerja di kementerian. Sementara itu, selain validasi nilai dan kelas jabatan, RBI Kemdikbud juga memiliki beberapa program. “Misalnya kita juga punya quick wins. Yaitu target-target jangka pendek menyangkut kinerja yang harus kita capai. Kalau cara kerja kita berubah, artinya kinerja bisa lebih cepat kita capai,” katanya.

Ia menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan telah memulai RBI sejak tahun lalu. Beberapa yang telah dilakukan di antaranya restrukturisasi, berupa perampingan struktur, penerapan teknologi komunikasi, dan proses perencanaan dan evaluasi. (Lian).

ICW Ungkap Dana BOS Hangus Rp81 Miliar

2011-12-14T04:39:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan adanya dugaan pemborosan anggaran negara melalui pembelian buku yang menggunakan dana BOS tahun 2009-2011. ICW menghitung, jumlah kerugian negara akibat pengadaan buku teks pelajaran yang tidak terpakai di jenjang SD senilai Rp 81 miliar.

Peneliti Bidang Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengungkapkan, pada pengadaan buku di 2011 setiap siswa di jenjang pendidikan dasar diwajibkan memiliki buku Pendidikan Jasmani, Olah Raga Dan Kesehatan (Penjaskes) untuk jenjang Sekolah Dasar dan SMP, serta buku Seni Budaya dan Keterampilan untuk jenjang SMP.

"Di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS, tercantum kewajiban pembelian kedua buku tersebut. Hal itu merupakan pemborosan, karena ketiga buku itu bukanlah buku yang diprioritaskan bagi siswa," ungkap Febri Hendri, Peneliti Bidang Pelayanan Publik ICW, dalam konferensi persnya, di Jakarta, Rabu (14/12).

Buktinya, kata dia, terbukti dengan banyaknya buku yang akhirnya masih berada di dalam kardus karena tidak terpakai. Padahal, sekolah terpaksa membayar buku yang dipasok oleh sales buku atas restu dinas pendidikan, namun buku-buku tersebut tidak digunakan pihak sekolah.

"Setelah kami tanya ke pihak sekolah, buku yang dibutuhkan itu justru buku yang mata pelajarannya di Ujian Nasional (UN)-kan. Mubazir kan? Sekolah pun juga beralasan kalau buku-buku itu terlalu teoritis, sedangkan kedua pelajaran itu lebih ke pelajaran praktis," jelasnya.

Febri mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena memang terbukti adanya pemborosan anggaran. Jika ini dibiarkan, maka dikhawatirkan adanya "diskusi" antara pemerintah dengan konsorsium buku.

"Buku itu jelas-jelas tidak berguna bagi sekolah. Sekolah pun meminta agar sebaiknya buku yang diwajibkan membeli adalah buku pelajaran yang diprioritaskan," imbuhnya. (Cha/jpnn).

Alumni Lemhannas Dapat Berkontribusi Memajukan Bangsa

2011-12-14T04:32:00.000-08:00

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan yang tinggi kepada alumni Lemhannas karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan manager pada posisi-posisi yang lebih tinggi dan bisa sampai posisi puncak karier masing-masing. Harapan tersebut disampaikan Presiden SBY saat memberi pembekalan kepada peserta PPRA 46 Lemhannas, Rabu (14/12) pagi di Istana Negara.

“Saudara dipersiapkan, dididik, dan dilatih bahkan untuk menjadi pembuat kebijakan pada tataran perumusan kebijakan, juga sebetulnya perancang atau perencana. Biasanya perencanaan strategi menjadi titik kuat dari kurikulum Lemhanas atau lembaga serupa secara internasional,” ujar SBY.

Presiden SBY juga berharap agar para alumnus Lemhannas dapat memahami peran penting yang hendak mereka jalankan. “Bagi saudara sebagai pemimpin, manajer, pembuat keputusan, pembuat kebijakan, perencana strategi, begitu salah mengambil keputusan, kebijakan, opsi, dan solusi, ada implikasinya yaitu implikasi yang buruk,” kata SBY.

Sebaliknya keputusan yang benar, kebijakan yang tepat tentu akan memiliki implikasi yang baik. “Saya berharap dipahami betul peran yang sangat penting yang hendak saudara-saudara jalankan dan selama memiliki pendidikan dibangun semuanya itu, diperkuat kemampuannya, wawasannya, dan pengetahuannya,” tegas SBY.

Presiden SBY juga berharap usai mengikuti program pendidikan reguler, para alumnus semakin sukses dalam karier dan penugasan lebih lanjut. “Khusus saudara-saudara yang berdinas di lembaga pemerintahan RI, saya tunggu karya, kontribusi, dan pengabdian saudara-saudara untuk memajukan negeri kita, meningkatkan kinerja pemerintahan kita,” ujar Presiden SBY.

“Kalau saudara mengidentifikasi masih ada yang belum baik ketika berada di pemerintahan saat melanjutkan tugas, koreksi. Kalau ada kritik kepada lembaga non-pemerintahan, entah di parlemen, partai politik, lembaga negara yang lain dan saudara berada di situ, perbaiki. Lakukan koreksi, lakukan perbaikan, dengan demikian apa yang saudara identifikasi itu betul-betul bisa diperbaiki,” lanjutnya. (dit).

Masuk Main Sogok, Mental PNS Rusak

2011-12-14T04:26:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.MENTERI Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar geram melihat PNS muda memiliki kekayaan miliaran rupiah.

“Temuan PPATK itu secepatnya diserahkan ke aparat hukum, sehingga bisa diproses secara hukum,’’ kata Azwar Abubakar kepada , pekan lalu.

Menurut politisi PAN itu, secara umum ada korelasi antara sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang buruk dengan integritas pegawai tersebut.

“Kalau masuk harus main sogok, membayar sejumlah dana, maka mental PSN itu pasti rusak. Sebab, yang dipikirkan bagaimana mengembalikan uang sogok tersebut,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda optimistis bisa merubah pola sogok itu?
Kita jangan pesimistis. Ini bisa kita rubah. Kalau tidak bisa dirubah, berarti kita akan gagal.

Apa yang Anda lakukan?
Sistem rekrutmen PNS harus diperbaiki. Kemudian pejabat yang menerima calon PNS itu tidak bisa disogok. Kami harapkan agar PNS itu tidak bisa disuap.

Apa Anda memberi apresiasi terhadap temuan PPATK itu?
Ya. Keberhasilan PPATK itu menunjukkan lembaga itu semakin tajam. PPATK tidak hanya dapat dari transaksi perbankan tapi juga lembaga lain, seperti jual beli mobil, jual beli emas.

Saya berharap temuan ini secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang agar diperiksa secara hukum. Apakah kekayaan itu dari korupsi atau uang warisan atau berkaitan dengan penyelewengan proyek.

Apa PNS muda itu bermain dalam proyek?
Saya mensinyalir seperti itu. Ini kan akhir tahun. Banyak sekali proyek yang baru selesai 70 persen bahkan 60 persen. Uangnya belum diserahkan, tapi dimasukan dulu ke rekening penyelenggara proyek. Ini jelas penyimpangan. Proyek tidak selesai, dia bilang selesai.

Temuan PPATK ini mencoreng citra birokrasi?
Itu kan salah satu cara memperkecil penyimpangan atau korupsi. Birokrasi pun harus ada pengawasan masyarakat. Temuan PPATK ini merupakan sinyalemen agar PNS tidak berbuat korupsi.

Apa langkah pencegahan yang dilakukan kementerian Anda?
Kami mendorong birokrasi terbuka dalam hal pelayanan publik. Jangan ada suap atau mempersulit hal-hal yang sederhana. Kemudian proses pengadaan melalui internet.

Bagaimana dengan rekrutmen PNS?
Selama ini terjadi pembengkakan pegawai, baik melalui jalur honorarium, maupun asas kekerabatan. Selain itu, dalam tes ada yang tidak murni. Ada beberapa daerah yang bagus. Tapi tidak sedikit yang melakukan permainan.

Bagaimana caranya agar tidak terjadi praktek seperti itu?
Serahkan proses rekrutmen itu pada pihak independen. Kemudian LSM ikut mengawasi. Pelaksanaan tesnya harus serentak. Dengan begitu, kita akan mendapatkan orang jujur dan kemampuan bagus.

Nanti kita akan rapikan. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Oknum yang bermain dalam rekrutmen itu harus ditindak. Kembalikan kepercayaan anak-anak kita yang ingin menjadi PNS. (jpnn)***

UN Gagal Tingkatkan Kualitas Pendidikan

2011-12-13T05:08:00.000-08:00

KENDARI – PELITAKARAWANG.COM-.Pakar Pendidikan Nasional di Sulawesi Tenggara, Prof Dr Abdullah Alhadza, menilai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang tiap tahun menelan dana ratusan miliar rupiah, gagal meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

"Setiap kali penyelenggaraan UN, para siswa hanya sibuk mengejar bocoran soal sedangkan guru aktif mencari siasat memfasilitasi siswa berbuat curang agar bisa mendapatkan nilai bagus dan lulus UN," kata Alhadza di Kendari, Selasa (13/12).

Artinya, lanjut dia, UN yang menyedot banyak uang negara sekitar Rp 600 miliar setiap tahun dan menarik perhatian publik, hanya menghasilkan kualitas ketidakjujuran anak bangsa.

"Setiap kali penyelenggaraan UN, ribuan polisi dikerahkan mengamankan naskah dan jalannya UN, ribuan dosen diterjunkan menjadi pengawas independen, ratusan bupati dan walikota serta puluhan gubernur turun memantau ke ruangan ujian. Namun hasilnya, hanya sedikit sekolah yang tidak melakukan kecurangan dalam UN," papar Alhadza.

Menurut dia, dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada tiga provinsi yang sedikit melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Sedangkan 30 provinsi lainnya dikategorikan hitam atau membocorkan soal UN. "Data itu merupakan hasil penelitian Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010," jelasnya.

Ia mengatakan, tujuan pemerintah menyelenggarakan UN adalah untuk memotivasi siswa agar giat belajar dan mendorong guru lebih aktif mengajar. Dengan begitu, tujuan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai.

Namun realita yang terjadi, anak-anak didik malas belajar tapi rajin mengejar bocoran soal. Sedangkan guru bukan mencari teknik mengajar yang efektif melainkan proaktif mencari siasat untuk membocorkan soal. Realita ini terjadi, karena UN selama ini dianggap sebagai kewajiban yang harus diikuti oleh setiap anak didik.

Padahal, kata Alhadza, UN mestinya bukan kewajiban setiap anak didik melainkan hak bagi anak sekolah untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa mereka telah lulus ujian nasional. "Kalau paradigma ini yang dipakai, dijamin tidak ada akan lagi anak didik yang kasak-kusuk mencari bocoran soal dan guru yang sibuk membantu murid mendapatkan kunci jawaban saat UN digelar," tegasnya.(ANTA).

Saatnya Uji Kompetensi PNS Pakai CAT

2011-12-10T08:25:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM.-Sudah saatnya instansi pemerintah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk menguji kompetensi PNS. Ini agar kualitas sumber daya aparatur lebih meningkat. Apalagi masyarakat menuntut pegawai bisa bekerja lebih profesional.

"Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki quick win (layanan unggulan) dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawan Negara (BKN) S Kuspriyomurdono dalam keterangan persnya, Sabtu (10/12).

Dia meminta program-program yang menjadi quick Win harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, publik akan memberikan kepercayaan dan tanggapan positif terhadap instansi pemerintah. "CAT adalah salah satu quick win yang disajikan BKN dalam memberikan layanan kepegawaian," ujarnya.

Sampai saat ini, lanjut Kuspriyomurdono, sudah banyak instansi pusat yang menggunakan sistem CAT. Untuk daerah hanya beberapa, di antaranya Jawa Timur dan Serang. Tujuan penggunaan CAT adalah menjamin obyektivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tes terhadap pegawai.

"Tes dengan menggunakan metode CAT merupakan salah satu implementasi semangat reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah," ucapnya.

Keunggulan metode ini adalah penilaian dilakukan obyektif karena pemeriksaan hasil ujian langsung oleh aplikasi CAT, memudahkan proses pemeriksaan ujian, dan memudahkan peserta dalam pelaksanaan ujian. (esy/jpnn).

8 Juta Siswa SMA Miskin Terima BOS

2011-12-09T17:53:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Dalam upaya mendukung program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA). Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad menerangkan, yang berhak mendapatkan Rintisan BOS SMA tersebut adalah 8 juta siswa SMA yang tergolong miskin.

“Ini kan baru rintisan. Maka itu, kami memulainya hanya untuk siswa miskin terlebih dahulu. Ke depannya, tidak menutup kemungkinan semua siswa SMA berhak mendapatkan BOS SMA,” ungkap Hamid di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (9/12).

Program yang akan berjalan mulai Januari 2102 mendatang tersebut memang sengaja dikhususnya bagi para siswa SMA atau SMK yang tidak mampu. Pasalnya, selama ini siswa miskin kerap kali tersendat untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Contohnya, cukup banyak siswa yang menunggak biaya sekolah, tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran atau bahkan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.

Dana tersebut, lanjut dia, adalah dana dekonsentrasi di provinsi, yang akan langsung masuk ke rekening sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pengawasan, pemerintah akan menggandeng komite sekolah.

“Selain Irjen melakukan pengawasan setiap tahunnya, kita tetap mengharapkan dari komite sekolah. Karena mereka selama ini yang mengelola sumbangan dari masyarakat,” jelasnya.

Hamid yang juga merupakan Plt Dirjen PAUDNI ini berharap, adanya RIntisan BOS SMA ini dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga kedepannya, program wajib belajar 12 tahun secara utuh dapat terlaksana pada tahun 2013 mendatang.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pencairan dana BOS untuk triwulan pertama tahun 2012 akan turun pada awal bulan Januari 2012, antara tanggal 9 sampai 16 Januari 2012. (cha/jpnn).

Program Pendidikan - Wajib Belajar 12 Tahun Dirintis 2012

2011-12-09T17:41:00.000-08:00

JAKARTA –PELITAKARAWANG.COM-. Pemerintah merintis program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun pada 2012 dengan memulai pemberian Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMA. Dana BOS SMA akan diperuntukkan bagi 8 juta siswa senilai Rp120.000 per tahun.

Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan,persetujuan DPR tentang anggaran pendidikan yang mencapai Rp290 triliun dapat diartikan kalangan Dewan juga menyetujui program BOS SMA tersebut.

Menurut Hamid, BOS akan digunakan untuk membebaskan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu membayar uang sekolah.“Yang selama ini menunggak uang bayaran atau disuruh pulang karena tidak bayar akan terselamatkan dengan BOS ini,” kata Hamid di Jakarta kemarin. Pelaksana tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud ini menerangkan, penyaluran BOS SMA melalui dana dekonsentrasi atau dari kas negara langsung ke kas provinsi.

Nantinya pemerintah provinsi yang akan menyalurkan ke tiap rekening sekolah. Mengenai mekanisme pengawasannya, ujar Hamid,akan diserahkan ke inspektorat jenderal (itjen). Selain itu,Kemendikbud juga akan meminta bantuan dari komite sekolah.“Itjen kan setiap tahun melakukan pengawasan. Kalau komite sekolah karena sekarang banyak sumbangan masyarakat yang dikelola mereka,”ungkap Hamid.

Direktur Pembinaan SMK Kemendiknas Joko Sutrisno mengungkapkan,BOS diperlukan agar program Wajar 12 Tahun terealisasi. “Tidak cukup dibiayai dengan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) saja,”jelasnya.Djoko menerangkan, perincian BOS yang ideal bagi sekolah menengah adalah Rp700.000 per anak.

Namun untuk jumlah pastinya, dia belum dapat memastikan karena kalau ditanggung 100% akan memerlukan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan data,Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA saat ini mencapai 38,5%, sedangkan APK SMK sudah sampai 24,0%. Sementara untuk angka putus sekolah di satuan SMP dari jumlah 12,69 juta siswa,30,1% di antaranya tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA atau sekitar 3,8 juta.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menyatakan, anggaran untuk BOS tingkat SMA mencapai Rp513,1 miliar, sedangkan untuk SMK Rp485,4 miliar. DPR menyetujui adanya BOS SMA karena Kemendikbud sendiri mengakui untuk Wajar 9 Tahun sudah tuntas. Akan tetapi dirinya menyesalkan mengapa Kemendikbud masih memakai rintisan untuk 12 tahun, sedangkan 9 tahun sudah selesai.“Pe-merintah tidak berani mengambil keputusan untuk Wajib Belajar 12 Tahun,padahal kami sendiri sangat mendukung program tersebut,”sesalnya.

Politikus dari Fraksi Golkar itu menyebutkan, anggaran yang kurang sangat tidak logis bila dipakai Kemendikbud sebagai alasan untuk menjadikannya rintisan.Pasalnya, jika anggaran yang tidak efektif dipindahkan ke BOS SMA, program tersebut dapat berjalan dengan maksimal. sindo

KORPRI Harus Segera Tentukan Sikap

2011-12-09T06:30:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.KORPRI harus segera menentukan sikap, apakah ke depan akan menjadi organisasi kedinasan, organisasi seperti serikat buruh, atau menjadi organisasi profesi. Hal itu sejalan dengan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini tengah dilakukan, sebagai pengganti dari Undang-undang tentang Pkok-Pokok Kepegawaian.

Demikian antara lain benang merah yang dapat ditarik dalam Seminar yang bertajuk Redefinisi dan Reposisi Kedudukan dan Peran KORPRI dalam Era Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Rabu (07/12). “Seminar ini sangat relevan, mengingat saat ini pemerintah dan DPR tengah menyiapkan RUU Aparatur Sipil Negara,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Lebih lanjut Menteri menekankan, KORPRI yang merupakan organisasi pegawai negeri sipil di Indonesia, harus dapat berperan sebagai komandan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Meskipun nantinya berganti nama menjadi korps apparatus sipil negara, namun peran sebagai pemersatu bangsa harus semakin diperkuat.

Terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal ini KORPRI dituntut untuk berada di garda terdepan dalam menyukseskan kelanjutan reformasi birokrasi, di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo dalam kesempatan itu mengatakan, sebaiknya KORPRI mempersiapkan diri menjadi organisasi profesi. Hal itu sejalan dengan arah dari reformasi birokrasi yang menuntut aparatur sipil negara memiliki kompetensi yang memadai.

Ke depan, rekruitmen pegawai tidak lagi berbasis formasi yang dilakukan setahun sekali, tetapi dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. “Nantinya rekruitmen pegawai dapat dilakukan setiap hari, seperti yang dilakuan swasta,” tambahnya. Dalam pelaksanaannya, akan dibentuk National Agency di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga seorang lulusan perguruan tinggi dapat langsung mengikuti test di sana. Kalau lulus, dia tinggal menunggu, dia tinggal menunggu dipanggil oleh instansi yang membutuhkan.(prayogo).

Presiden Dialog dengan 33 Gubernur Indonesia

2011-12-09T06:16:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Munas IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Se;uruh Indonesia (APPSI) di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/12) sore. Presiden hadir pada sesi dialog dengan 33 gubernur seluruh Indonesia. Munasnya sendiri sudah dibuka kemarin malam.

Presiden lebih banyak mendengar pada sesi dialog yang dilakukan secara tertutup ini, dan akan memberikan respon agar pada tahun 2012 dan selanjutnya bisa berbuat lebih baik lagi. "Selama mengemban tugas untuk negara banyak yang sudah kita lakukan, hasil yang kita capai, tetapi juga banyak yang belum sungguh kita capai," kata Presiden dalam pengantar dialog.

Satu pesan Presiden dalam pengantarnya adalah perlunya kebersamaan dalam menghadapi krisis ekonomi dunia yang sekarang ini bermulai dari zona Euro. "Situasi yang dihadapi oleh dunia dan negara kita ini persis seperti situasi tiga tahun yang lalu, akhir 2008," ujar Presiden SBY.

Jika dulu krisis ekonomi dipicu oleh krisis di Amerika Serikat, kini episentrumnya dari Eropa. Dampaknya kurang lebih sama. Pada tahun 2008-2009, Indonesia sesungguhnya selamat dan sekarang tengah tumbuh. Tapi lagi-lagi harus menerima dampak dari krisis Eropa tersebut. "Dampaknya bisa pada investasi, perdagangan khususnya ekspor kita, stabilitas nilai tukar rupiah pada pasar modal, stabilitas harga pangan dan energi," Kepala Negara menjelaskan.

Tahun 2008 dapat teratasi karena mengatasinya bersama-sama antara pemerintah pusat, daerah, para ekonom, dan pelaku ekonomi atau dunia usaha. "Kita berharap tahun 2012 ketika dampak dari krisis perekonomian Eropa akan memukul ekonomi bangsa-bangsa sedunia, mari kita lakukan hal yang sama," kata Presiden.

"Kita harus memiliki komitmen, langkah tindak, kemudian menyerasikan kebijakan maupun program-program aksi kita. Hanya dengan cara itu, insya Allah kita akan bisa bertahan, selamat, dan ekonomi kita tetap tumbuh," Presiden SBY menambahkan.

Sebelumnya, Ketua APPSI Fauzi Bowo, menjelaskan, munas akan menetapkan ketua umum baru dan menyusun program kerja 2012-2015. "Semuanya ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan peran APPSI sebagai forum konsultasi para gubernur, termasuk untuk menemukan solusi atas berbagai masalah dan merespon dinamika masyarakat yang dihadapi di daerah masing-masing seperti di Papua dan provinsi kepulauan," kata Fauzi Bowo, yang juga Gubernur DKI jakarta.

Faktor kepemimpinan dan pemberdayaan kewenangan gubernur merupakan salah satu isu yang didiskusikan dalam Munas kali ini. Para gubernur juga menggap perlu mengamati situasi ekonomi dunia, khususnya dampak krisis Eropa pada ekonomi Indonesia, dan hal yang dapat memperngaruhi ekonomi daerah khususnya dalam mengamankan program MP3EI.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan ini Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Andi Malarangeng, dan Seskab Dipo Alam. (dit).

Inilah Bekal yang Perlu Disiapkan Guru Saat Masuk Kelas",Guru Kreatif Pendidikan Berkualitas"

2011-12-08T04:24:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Generasi baru Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Tantangan itu berasal dari peradaban yang kental dengan nuansa serba instan dan konsumtif.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangsel, Komaruddin Hidayat, menuturkan generasi baru Indonesia berada di persimpangan arus antara kreatif dan konsumtif. Belum lagi, perkembangan teknologi telah melahirkan dunia terkoneksi dengan cepat. Dunia itu diisi oleh generasi yang disebut generasi connected.

"Sebabnya, guru perlu mendampingi anak didik untuk membangun sebuah kultur sekolah dan keluarga guna membentengi mereka.. Tengok saja, pengajar semakin banyak tapi krimininalitas tinggi. Itu karena, guru gagal mencetak kedua kultur itu," kata dia saat menjadi keynote speaker dalam acara training "Guru Kreatif Pendidikan Berkualitas LPI Dompet Dhuafa" di Wisma Syahida, Kampus II UIN, Kamis (8/12).

Untuk itu, kata Komaruddin, dalam mendampingi anak didiknya, guru perlu membekali diri dengan hal-hal seperti, pertama, guru harus kuasai materi ajar. Murid tahu, mana guru yang pas-pasan. Kalau sudah begitu tidak akan mendapat hormat dari murid. "Maka tepat kiranya perumpaan guru yang berhenti berlajar maka harus berhenti mengajar," ujarnya.

Selain itu, kata Komaruddin, guru jangan kering dalam membangun hubungan anak didik. Guru harus membangun hubungan emosional. Rasa emosional itu akan menggerakan anak untuk menjadi murid yang berprestasi.

Kedua, guru masuk ke kelas membawa vibrasi optimisme kepada anak-anak. Jadi, Anda jangan cerita masalah pribadi. Anak itu harus didorong untuk optimis. Kalau anak-anak diracuni sikap pesimis, maka akan melahirkan generasi pesimis. "Masa kemerdekaan tantangan begitu berat, tapi guru masa itu menanamkan optimisme, hasilnya lahir generasi pekerja keras," kata dia.

Ketiga, saat menuju kelas, guru harus membawa cinta. Kalau anda menjadi guru karena uang, anda tidak akan menjadi seorang yang kaya raya, kasihan muridnya. Kalau anda memandang profesi guru sebagai takdir hidup, lahan amal, sumber penghidupan, maka hasilnya luar biasa. "Anda mau jadi anggota DPR yang kaya tapi dicaci maki masyarakat setiap hari. Tentu tidak bukan, tentu saja anda harus mencintai profesi anda yang begitu mulia," katanya.

Acara training “Guru Kreatif Pendidikan Berkualitas” diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Insani Dompet Dhuafa (LPI DD) secara gratis kepada 500 guru honorer se-Jabodetabek. Kegiatan ini adalah yang keempat kali sejak digelar pada 2008.(REP).

Dana KUR Naik Rp5 Triliun

2011-12-07T17:22:00.000-08:00

BANDUNG– PELITAKARAWANG.COM-.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) akan meningkatkan alokasi pinjaman pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp20 triliun menjadi Rp25 triliun pada tahun 2012.

Menteri KUKM Syarifuddin Hasan memastikan, pihaknya akan menambah alokasi pembiayaan untuk KUR sebesar Rp5 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tahun 2012. Kendati dana yang ditargetkan senilai Rp25 triliun,namun tidak menutup kemungkinan, pencapainya bisa mencapai Rp30 triliun.

“Target KUR tahun depan Rp25 triliun, tapi realisasinya bisa lebih dari itu. Seperti halnya realisasi KUR 2011 telah mencapai Rp26 triliun dari yang ditargetkan Rp20 triliun,” kata Syarifuddin Hasan ketika ditemui seusai Seminar National Economic Green Festival 2011 di Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, kemarin. Dia berharap, peningkatan KUR 2012 bisa diimbangi peningkatankomposisipenyaluran KUR untuk sektor pertanian yangsaatinibarumencapai26%.

Selain menaikkan volume pembiayaan,pemerintah akan menaikkan plafon KUR 2012 dari Rp20 juta menjadi Rp25 juta. Dengan harapan, pelaku UKM bisa leluasa mengembangkan usahanya setelah mendapat pinjaman dengan plafon lebih besar. Hal itu berbarengan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat yang di-harapkan bisa diimbangi oleh pelaku UKM. Sayangnya, pemerintah belum berencana menurunkan suku bunga KUR sebesar 22%. Walaupun, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya penyesuaian bunga kredit.Terlebih, bila dibandingkan dengan Malaysia.

Bunga kredit di Indonesia jauh lebih tinggi. “Indonesia negara besar. Penduduknya jauh lebih banyak daripada Malaysia. Kita butuh membiayai proyek infrastruktur yang lebih besar.Jadi, jangan bandingkan dengan Malaysia,”ujar Syarifuddin. Menurut dia,bunga KUR sebesar itu masih dalam batas normal. Sehingga tidak perlu ada penyesuaian bunga kredit. Apalagi,pinjaman KUR diberikan tanpa anggunan. Syarifuddin menjelaskan, realisasi penyaluran KUR per 1 Desember 2011 telah melewati angka Rp26 triliun.Jumlah tersebut telah melebihi target 2011 sebesar Rp20 triliun.

Sampai akhir Desember 2011, penyaluran KUR diperkirakan akan lebih besar lagi. Paling tidak, bisa mencapai Rp26,5 triliun. Sementara di Jawa Barat,penyaluran KUR per September 2011, baru mencapai Rp3,8 triliundaritargetpenyaluranKUR di awal tahun 2011 sebesar Rp5 triliun.Menurut Pemimpin Kantor Bank Indonesia Bandung Lucky FA Hadibrata, baru sebagian kecil perbankan yang menyalurkan KUR dalam jumlah besar.Bank dengan outstanding penyaluran KUR terbesar yaitu Bank BRI (Rp1,5 triliun) dan Bank BJB (Rp1,1 triliun). SINDO

Seorang Pria Bakar Diri di Halaman Istana

2011-12-07T05:17:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba membakar dirinya sendiri tepat di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat Rabu (7/12) sekitar pukul 17.30 WIB.

Beruntung aksi pria nekat tersebut dapat diantisipasi petugas polisi yang sedang berjaga-jaga di sekitar tempat kejadian perkara.

Kanit Reskrim Polsek Gambir, Ajun Komisaris Taufik Asri Mansur menjelaskan, berdasarkan kesaksian beberapa anggota kepolisian di tempat, laki-laki yang diperkirakan berusia 40 tahun tersebut sempat berlari-lari ke arah halaman Istana yang biasa dijadikan tempat berdemonstrasi.

Tiba-tiba laki-laki tersebut terjatuh dan langsung mengeluarkan api dari tubuhnya. "Kami sementara menduga laki-laki ini sengaja membakar diri. Dari penuturan saksi dia lari-lari dengan badan yang sudang disiram bensin. pas di taman tengah tempat orang berdemo, langsung jatuh dan terbakar," ucap Taufik.

Dari TKP, polisi mengamankan 3 botol pelastik berukuran 1 liter berisikan sisa-sisa bensin. Taufik memaparkan besarnya api yang muncul serta sulitnya menjangkau air di lokasi mempersulit proses pemadaman api.

"Kita belum bisa mewawancara yang bersangkutan karena masih dirawat intensif. Mungkin bosan hidup atau sedang membuktikan diri kebal api. yang jelas belum ada tanda-tanda keterkaitan dengan aksi apapun," tandasnya. (MICOM).

Guru Dinilai Kurang Kreatif Kembangkan Cara Mengajar

2011-12-06T09:51:00.000-08:00

JAKARTA - PELITAKARAWANG.COM-.Dirjen Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso mengungkapkan, sebagian besar guru ataupun tenaga pendidik di Indonesia belum kreatif dalam mengembangkan metode pengajaran di kelas. Hal itu dibuktikan dari pola pikir anak-anak Indonesia yang belum ‘open minded’.

“Contohnya, kalau anak-anak ditanya dengan bahasa Inggris "how are u?" -asti dijawab dengan i"m fine. Itu saja kan dari dulu, tidak ada model kata-kata jawaban yang lain. Jadi guru itu harus diubah habitnya. Sehingga anak-anak kita bisa open minded menerima berbagai model jawaban,” terang Djoko di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (6/12).

Apakah kondisi itu juga diakibatkan oleh kurikulum pendidikan di Indonesia? Djoko mengatakan, kurikulum hanya sebuah konten saja. Sebab, metode penyampaian guru yang harus harus lebih dikembangkan.

Karenanya Djoko mengimbau kepada para pelajar di Indonesia khususnya mahasiswa untuk bisa lebih berani dalam berinovasi dan mengembangkannya.

“Tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi di semua sektor. Pola pikirnya harus inovatif. Kalau selama ini hanya bisa meniru dan akhirnya dijadikan suatu pakem, berarti tidak kreatif toh,” serunya. (cha/jpnn).

Desentralisasi Pendidikan Abaikan Keragaman

2011-12-05T07:21:00.000-08:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM-. Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan selama ini dianggap tidak tepat. Kepala Balitbang Kemdikbud, Chairil Anwar Notodiputro bahkan menyebut desentralisasi pendidikan itu tidak realistis.

Mengutip hasil lokakarya tentang desentralisasi pendidikan yang telah dilakukan Balitbang Kemdikbud, Chairil menyatakan bahwa banyak hal yang tidak dipertimbangkan terkait penyerahan urusan pendidilan dari pusat ke daerah. “Maksudnya, kebijakan yang ada selama ini tidak memperhatian keragaman Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), masalah kekhususan yakni suku, budaya, bahasa dan juga letak geografis setiap daerah,” ungkap Chairil di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (5/12).

Karenanya, lanjut Chairil, lokakarya telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Kemdikbud. Rekomendasi itu di antaranya terkait penataan pendidikan nasional yang harus menerapkan prinsip-prinsip ketersediaan , keterjangkauan, akseptabilitas, dan keterujian.

“Jadi jangan sampai gara-gara desentralisasi pendidikan itu, akses pendidikan malah tertutup. Selain itu, pendidikan itu harus sesuai dengan tantangan zaman,” imbuhnya.

Rekomendasi lainnya, perlu adanya revisi dan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desentralisasi pendidikan. Dengan demikian, ada kejelasan dalam hal pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, urusan pendidikan yang strategis seperti kurikulum, sistem pendidikan nasional dan tenaga kependidikan sudah saatnya diatur secara nasional. “Dalam hal ini DPR sudah memahami dan sepakat dengan keputusan pemerintah,” tegasnya.(cha/jpnn).

Direktif Presiden Mengenai Kebijakan Luar Negeri

2011-12-05T01:42:00.000-08:00

TRANSKRIPSI

PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET PARIPURNA TENTANG DIREKTIF PRESIDEN MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

KANTOR PRESIDEN, 2 DESEMBER 2011

Bismilahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Alhamdulilah.

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden RI dan para Peserta Sidang Kabinet Paripurna yang saya cintai,

Sidang kita hari ini mengagendakan dua hal. Pertama adalah antisipasi, termasuk penyiapan kebijakan dan langkah tindakan menghadapi dampak dari sebutlah krisis perekonomian global yang baru terhadap perekonomian kita. Yang kedua, berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Posisi, sikap dan kebijakan kita terhadap isu-isu yang strategis dan fundamental dalam hubungan internasional kita.

Diluar dua agenda utama itu, pada kesempatan yg baik ini, saya ingin menyampaikan dua hal yg lain, yaitu berkaitan dengan konsolidasi kita, jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II dan pemerintah pada umumnya. Pada penghujung tahun 2011 untuk siap memasuki tahun 2012. Sedangkan yang satunya adalah berkaitan dengan daya tangkap atauresponsiveness kita terhadap isu yang ada di kalangan masyarakat luas yang menjadi perhatian publik, termasuk kejadian atau insiden yang kerap terjadi di negeri kita.

Saya ingin mulai dari dua yang terakhir itu, yaitu konsolidasi menghadapi tahun anggaran, tahun kerja 2012 dan kemudian peningkatan responsiveness dan komunikasi kita kepada publik.

Saudara-saudara,

Bulan ini adalah bulan terakhir dari tahun anggaran, tahun kerja 2011. Saya instruksikan, Saudara-saudara, para menteri atau anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan nantinya juga mencakup para pimpinan LPNK, para pimpinan Badan-badan Usaha Milik Negara, dan juga para gubernur, kepala daerah. Intinya agar Saudara-saudara melaporkan apa yang telah dilakukan dan telah dicapai pada tahun 2011 ini. Rujukannya adalah RKP 2011, APBN 2011, dan instruksi-instruksi Presiden, baik yang tertulis maupun lisan. Laporan itu cukup dibuat secara ringkas, yang penting betul-betul melaporkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, apa yang belum bisa dicapai dan mengapa dan lantas solusinya ke depan seperti apa, sekitar 20 sampai 30 halaman saja.

Medio Januari 2012, saya harap laporan itu sudah saya terima dan tembusannya adalah Wakil Presiden dan Kepala UKP4. Kepala UKP4, saya minta melakukan verifikasi agar itu juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja. Ini penting agar kita bisa selalu mengukur apa yang telah kita lakukan, apakah benar-benar bisa mencapai sasaran yang telah kita tetapkan sendiri atau tidak atau belum. Kalau yang sudah mencapai, kalau yang sudah kita capai seperti apa dan manakala ada yang belum kita capai juga seperti apa. Saya ingin kita terus bersama-sama, insya Allah sampai akhir masa bakti kabinet ini, dengan catatan, kita sama-sama menjaga kinerja dan integritas kita.

Saya berharap kepada para gubernur juga disampaikan laporan masing-masing sehingga saya sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa memastikan bahwa jajaran pemerintahan di seluruh tanah air telah benar-benar menjalankan tugasnya. Itu yang pertama, perihal konsolidasi kita di penghujung tahun 2011 ini.

Saudara-saudara,

Berkaitan dengan responsiveness atau daya tanggap dan juga komunikasi publik kita yang lebih efektif, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa manajemen bekerjanya kabinet ini, termasuk sidang-sidang telah kita ditetapkan. Hari Kamis itu Sidang Kabinet Paripurna. Karena kemarin ada tamu negara Presiden Jerman, maka diubah hari ini, Jumat. Kalau ada perubahan seperti ini, Sekretaris Kabinet bisa memberitahu para menteri bahwa berubah dari Kamis karena apa. Dengan demikian, harapan saya Sidang Kabinet Paripurna betul-betul bisa dihadiri. Kalau tidak menteri ada jadual yang juga penting bisa nanti kacau. Oleh karena itu, beritahu jauh sebelumnya ada perubahan waktu.

Sidang Paripurna itu ada yang betul-betul paripurna, tapi juga ada Sidang Kabinet Paripurna bidang, bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian dan bidang kesejahteraan rakyat. Sedangkan para menteri koordinator, silakanlah seminggu sekali barangkali ada rapat pada tingkat menteri koordinator.

Berkaitan dengan itu semua, karena itu semua, maksud saya, Saudara semua membahas, mengelola, melakukan tindakan atas sejumlah isu yang penting, maka komunikasikanlah kepada rakyat melalui media massa kita. Sudah saya tetapkan Senin, forumnya Menko Polhukam, Selasa forumnya Menko Perekonomian, Rabu forumnya Menko Kesra, Kamis forum saya dan Jumat Wakil Presiden. Gunakan peluang itu dengan baik. Insan pers, media massa juga bisa menggunakan wahana itu untuk berkomunikasi dengan kabinet. Menteri Komunikasi dan Informatika berikan fasilitas agar proses komunikasi ini juga berjalan dengan baik.

Dan tidak perlu kita harus menunggu pertanyaan wartawan. Justru kalau kita mengetahui minggu itu ada tiga, empat isu yang mengemuka, yang menjadi perhatian publik, apalagi sudah beredar di media massa, di sosial media, maka menjadi kewajiban kita untuk ikut berkomunikasi, menjelaskan, menjawab disertai apa yang sedang atau telah dilakukan oleh pemerintah. Ini sangat penting, Saudara-saudara, komunikasi seperti ini. Dengan demikian, tidak terlalu banyak distorsi atau bias atau kesalahmengertian rakyat terhadap pemerintahnya.

Berkaitan dengan responsiveness atau daya tanggap yang itu juga menjadi ciri dari good governance sebetulnya, saya ingin memberikan koreksi, sistem pelaporan cepat itu sering tidak berjalan dengan baik. Saya beri contoh. Kemarin ketika ada peristiwa ambruknya jembatan di Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menerima berita itu justru SMS yang masuk dan ketika sudah mulai ada berita di media massa, bukan dari sistem, padahal itu sudah berjalan kurang lebih satu jam. Alhamdulilah, saya bisa berkomunikasi langsung dengan gubernur yang sedang di lapangan dengan Kapolda, meskipun sedang tidak di Kalimantan Timur. Mestinya masalah seperti itu harus cepat sampai ke tangan Presiden. Boleh laporan sementara, kemudian diikuti dengan apa sedang dilakukan.

Ketika saya memanggil Menko Kesra, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB dan sejumlah pejabat terkait Mensesneg, Seskab yang tentu bertanggung jawab untuk mengelola semuanya itu, disamping saya sampaikan seperti ini harus cepat sampai ke pengetahuan saya. Saya koreksi. Tetapi saya gembira waktu itu karena ternyata Menko Kesra dan Menteri PU sudah siap akan berangkat dan malam hari itu, saya kira berangkat ke Kalimantan Timur dan mengambil langkah-langkah.

Kejadian yang lain, ketika ada tanah longsor landslide di Pulau Nias. Saya cepat menerima laporan dari Kepala BNPB very timely. Dengan demikian, saya tenang karena telah dilakukan langkah-langkah semestinya.

Kemudian kemarin, menjelang acara dengan Presiden Jerman malam hari, saya sempat melihat running text di Channel News Asia yang dibaca oleh masyarakat dunia seluruh negara mencakup situasi di Papua, yang seolah-olah tentara kita melakukan penembakan-penembakan terhadap yang mengibarkan bendera yang tidak semestinya. Sudah saya lihat beberapa saat. Saya langsung check Mensesneg apa yang terjadi untuk dikomunikasikan. Jawabannya ya setengah konkret meskipun belum di konfirmasikan.

Terhadap hal yang sangat sensitif seperti itu harus cepat. Cepatnya apa yang terjadi, beritahu saya. Kalau tidak akurat itu pemberitaan di televisi internasional, berikan koreksi. Dengan demikian, tidak sampai, barangkali berjam-jam dibangun pengetahuan masyarakat global, ada tindakan yang keliru dari Indonesia. Ini contoh. Banyak kejadian yang justru, sekali lagi, dengar saya dari SMS yang masuk dan dari media massa, bukan dari sistem. Sering pula saya tahu lebih dahulu dibandingkan jajaran kabinet ini. Ini harus kita koreksi, kita perbaiki. Hidupkan sistem, pelaporan cepat. Andaikata Saudara sudah menangani, beritahu saya juga kejadiannya begini, dan sudah atau sedang kami tangani. Dengan demikian, saya certain bahwa sistem telah bekerja dan tindakan telah dilakukan.

Saudara-saudara,

Ini sekali lagi, bagian dari tanggung jawab kita, dari daya tanggap kita untuk melayani publik, mengatasi masalah, sekaligus menjelaskan kepada pers sehingga tidak terjadi pemberitaan yang simpang siur. Negara kita amat dinamis, demokrasi kita mekar, pers juga sangat aktif. Oleh karena itu, marilah kita bekerja dalam lingkungan seperti itu.

Saudara-saudara,

Dua hal itulah yang ingin saya ingatkan untuk perbaikan kinerja kita, respon perkembangan situasi dan juga untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas jalannya pemerintahan.

Tadi saya mengatakan ada dua agenda utama yang ingin saya sampaikan pada Sidang Kabinet kali ini, yaitu perkembangan perekonomian dunia. Saya kira Saudara juga mengikuti perkembanganya, tiap hari saya mengikuti. Kemarin saya juga berdiskusi panjang lebar dengan Presiden Federal Jerman tentang situasi yang riil di kawasan Uni Eropa, utamanya di Eurozone. Memang mencemaskan, kalau dulu 2008 episentrumnya di Amerika Serikat, one single country meskipun magnitude atau size dari ekonominya juga besar 14 triliun ekonomi Amerika Serikat itu. Kali ini sebetulnya di sebuah kawasan yang mencakup sejumlah negara yang juga menjadi pemain penting dalam perekonomian global, bukan hanya Yunani, bukan hanya Italia, tapi juga ada masalah di Portugal, masalah di Spanyol dan di tempat-tempat yang lain, yang anginnya bisa juga menerpa ekonomi yang kuat, seperti Jerman dan Perancis.

Sudah disampaikan oleh berbagai lembaga internasional, IMF, World Bank dan lain-lain untuk kita aware semuanya, untuk kita jaga-jaga, untuk kita melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk mengatasi permasalahan perekonomian dunia itu.

Oleh karena itu, nanti setelah pengantar saya, saya meminta Wakil Presiden untuk menyampaikan hal penting ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh Menko Perekonomian. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ketika krisis datang 3 tahun yang lalu, kita bekerja cepat, tepat bersama-sama pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, maka ekonomi kita selamat dan kita relatif bisa mengurangi dampak perekonomian global itu. Kita ingin itu kita lakukan lagi. Dan di atas segalanya, saya ingin mengingatkan lebih awal, mari APBN yang menjadi tool penting untuk tahun 2012 kita susun secara benar, alokasinya benar kemudian juga dijalankan dengan benar, karena itu akan mengait kepada perekonomian kita.

Yang kedua, kita juga ingin memastikan semua isu-isu ekonomi meskipun sering kompleks, itu juga kita handledengan tepat dan benar, dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan dan juga pemeliharaan lingkungan. Kita punya MP3EI, yang itu jangka menengah, jangka panjang akan bisa meningkatkan performance perekonomian kita. Mari kita jalankan benar yang konkret, diukur, ada kemacetan, segera diatasi.

Saya mendengarkan statement Presiden Sarkozy dan juga Kanselir Angela Merkel tadi pagi, perihal perekonomian dunia yang patut untuk kita simak juga karena itu relevan juga dengan perekonomian di Indonesia. Yang intinya,government expenditure itu harus dikelola dengan benar, sama kita mengelola APBN. Kemudian utang tidak boleh dibiarkan tanpa kepatutan sesuai dengan kemampuan perekonomian itu. Ini segaris dengan upaya kita untuk mengurangi atau membikin baik debt to GDP ratio. Menetapkan defisit yang patut untuk perekonomian kita, untuk keadaan kita, sama dengan yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian bekerja lebih keras. Kalau bekerja lebih keras itu, ya bukan hanya Pemerintah, ya semua, termasuk dunia usaha, BUMN, swasta. Dengan demikian, di samping dislipin fiskal, kita juga melakukan banyak hal untuk pertumbuhan perekonomian kita.

Itu sejumlah isu dan hal-hal penting yang saya ingatkan lebih awal. Nanti kita dengar dari Wapres dan dari Menko Perekonomian dan barangkali minggu depan masih ada lagi untuk policy response dan action seperti apa yg harus kita lakukan. Sekali lagi, untuk mengantisipasi, jangan nunggu sampai gelombang tsunami itu menghantam negeri kita, mumpung masih jauh, ini ada early warning, kita lakukan segala sesuatunya dengan benar.

Saudara-saudara,

Itu berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan mengait kepada perekonomian global yang kembali menghadirkan sejumlah goncangan dan krisis dewasa ini.

Yang terakhir, menyangkut hubungan internasional kita, dunia juga amat dinamis, juga hadir sejumlah isu-isu fundamental, isu-isu kritis yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Setiap negara, termasuk negara kita, tentu punya posisi dan punya kebijakan, termasuk policy response terhadap isu-isu besar itu.

Bulan November banyak sekali pertemuan pemimpin dunia untuk berkolaborasi mengatasi isu-isu dunia itu dan kemudian bersama-sama membangunlah perdamaian, kesejahteraan, keadilan pada tingkat global, misalnya forum G-20, forum APEC, forum ASEAN Summit, forum East Asia Summit. Minggu ini adalah forum COP-17, Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Durban, Afrika Selatan. Itu semua adalah forum-forum global dan regional yang penting bagi kita.

Kita punya kepentingan nasional, national interests, tapi kita juga ikut menyukseskan, ikut memperjuangkan disebut dengan world interests, tidak mungkin kita egois hanya memperjuangkan kepentingan diri sendiri tanpa berkolaborasi dengan masyarakat global untuk kepentingan dunia. Tentu kepentingan dunia, tentu kepentingan itu tidak bertabrakan dengan kepentingan nasional kita.

Kita telah menetapkan posisi kita, kebijakan kita. Saya berharap ini betul-betul juga dipahami oleh jajaran kabinet dan jajaran pemerintah secara menyeluruh, termasuk para gubernur. Misalnya posisi dan kebijakan Indonesia berkaitan dengan konflik di Laut China Selatan, situasi di Myanmar, situasi di Afrika Utara dan di Timur Tengah, isu yang berkaitan dengan Trans Pacific Partnership, semacam free trade agreement diantara negara-negara lintas Pasifik yang juga melibatkan negara-negara ASEAN, termasuk apa yang mesti kita lakukan dalam COP-17 di Afrika Selatan nanti. Itu kita berangkat dari posisi dasar dan sekaligus kebijakan nasional kita. Sekali lagi, saya berharap dari situ, tolong itu betul-betul diaplikasikan, diimplementasikan.

Saya tahu para menteri sering diundang dan menghadiri dan memang saya izinkan untuk menghadiri misalkan pertemuan ASEAN, ASEAN Plus ataupun pertemuan-pertemuan bilateral. Saya berharap dan saya ingin mengingatkan jangan sampai statement Saudara, apa yang Saudara bawakan dalam pertemuan-pertemuan penting tidak segaris dengan posisi dan kebijakan nasional kita, membingungkan dunia nanti. Ini Presidennya ngomong apa, Menlunya ngomong apa, menterinya berbeda-beda. Itu bisa membingungkan. Tolong betul-betul dimengerti dan kewajiban Menlu mendiseminasikan hal-hal penting yang telah saya putuskan, yang setelah jadi diplomasikan di berbagai forum internasional.

Saudara-saudara,

Ambil contoh COP-17 yang akan dilaksanakan di Durban. Kemarin saya undang pejabat-pejabat yang akan berangkat. Saya sudah mempelajari yang sudah kita siapkan posisi Indonesia, disusun oleh utusan khusus saya, Pak Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala UKP4 dan menteri-menteri terkait saya lihat sudah bagus. Kemudian kita punya pavilun-paviliun Indonesia dan apa saja yang akan dilakukan di situ sudah tepat.

Pesan saya adalah ada 2 misi delegasi Indonesia. Misi pertama, menjadi bagian dari komunitas global untuk menyusun new protocol, mengganti atau memperbaharui atau menyempurnakan protokol yang ada, yang ini juga sering tidak mudah, karena benturan kepentingan di antara negara-negara, baik negara maju, emerging economiesmaupun negara berkembang. Tetapi jangan datang menghadiri COP hanya untuk itu. Kita juga punya interest, punya kepentingan, punya tujuan, misalkan kerja sama di bidang pemeliharaan hutan dan banyak sekali menjelaskan kepada dunia, apa policy kita, rencana aksi kita, yang kita lakukan dan seterusnya.

Saya akan mengukur keberhasilan delegasi yang berangkat ke Afrika Selatan dari dua itu, kontribusi terhadap itu semua, kerja sama global, kemudian apa yang Saudara lakukan yang langsung atau tidak langsung membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita. Ini akan terus berkembang, dunia ini dan sekali lagi, sebagai negara berdaulat kita punya posisi, kita punya kebijakan, harapan saya betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik oleh kita semua.

Saudara-saudara,

Itulah pengantar saya, yang dua tadi berkaitan dengan konsolidasi dan peningkatan daya tanggap, serta komunikasi publik. Sedangkan yang kedua, justru yang menjadi agenda Sidang Kabinet kita adalah antisipasi dan langkah tindakan menghadapi krisis perekonomian global yang baru, serta implementasi dan posisi dan kebijakan.

Demikianlah pengantar ini, nanti saya langsung memberikan kesempatan kepada Saudara Wakil Presiden untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan hal apa saja yang perlu kita ketahui dan untuk kita ambil langkah-langkah yang tepat.

Kelas Disegel LSM, Ratusan Siswa Belajar di Musala

2011-12-04T11:11:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Aksi tidak simpatik dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bangkalan-Madura, Jawa Timur. Mereka menyegel paksa dua kelas SMP Negeri 2 Kwanyar, Bangkalan. Akibat penyegelan itu, para siswa belajar di musala.

Para siswa SMPN 2 Kwanyar yang datang ke sekolah mendapati dua ruangan kelas 9 tempat mereka belajar dikunci. Melihat para siswa tidak bisa masuk kelas karena penyegelan itu, salah seorang guru kemudian mengarahkan mereka untuk menempati musala, dan laboratorium sekolah sebagai ruangan sementara untuk kegiatan belajar mengajar.

Dua ruangan kelas itu merupakan bangunan baru proyek rehabilitasi gedung sekolah dari kucuran dana alokasi umum (DAU) Pemkab Bangkalan. Namun saat dikonfirmasi wartawan, Suryanto, Kepala SMPN 2 Kwanyar mengaku tidak mengetahui pasti penyebab dua ruangan kelasnya disegel.

Dugaan sementara penutupan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan LSM Badan Pemberantas Korupsi (BPK). Suryanto juga menyatakan penyegelan itu berlatar belakang konflik antara kontraktor dan sub kontraktor yang membangun gedung baru sekolah itu.

Aksi penyegelan kelas oleh LSM itu disayangkan Mukaffi Anwar, Komisi C DPRD Bangkalan. Menurut Mukaffi, siswa didik seharusnya tidak dikorbankan hanya karena persoalan konflik antar-kontraktor tersebut. Namun jika penutupan itu terus dilakukan, pihak sekolah bisa melaporkannya pada kepolisian karena pihak LSM manapun tidak berhak menutup sekolah.

Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari LSM BPK terkait penutupan ruangan kelas SMPN 2 Kwanyar itu.(DSY/METROTV).

Pengamanan Ujian Nasional Diperketat

2011-12-04T11:06:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan, demi menghindari segala bentuk kecurangan pengamanan ujian nasional tahun 2012, akan dilakukan lebih ketat dibanding tahun tahun sebelumnya.

Hal tersebut diutarakan Mendiknas usai peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (3/12). Muhammad Nuh mengungkapkan hasil evaluasi menyimpulkan, keamanan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kecurangan dan kebocoran pada pelaksanaan ujian nasional.

Oleh karena itu Mendiknas akan memperketat pengamanan, baik di tingkat pencetakan, pendistribusian, maupun pelaksanaan di lapangan. Sistem pencetakan akan dibuat lebih aman dengan pengawasan langsung dari pusat.(dni).

Sudan butuh 500 TKI Profesional

2011-12-04T10:42:00.000-08:00

Kairo-PELITAKARAWANG.COM-.- Sudan membutuhkan lebih dari 500 tenaga kerja Indonesia (TKI) profesional untuk ditempatkan di sektor konstruksi, tenaga medis di rumah sakit dan operator mesin pertanian.

"Dari beberapa kali pertemuan dan penjajakan yang dilakukan KBRI Khartoum, pihak Sudan telah menyampaikan keinginan untuk mendatangkan 200 tenaga konstruksi, 120 perawat, 200 insinyur dan 15 operator mesin pertanian," kata siaran pers KBRI Khartoum , Jumat.

Keinginan Sudan itu akan segera dipenuhi karena tenaga profesional yang dibutuhkan tersebut sangat mudah didapatkan di Indonesia, kata Duta Besar RI untuk Sudan Dr Sujatmiko.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dalam kunjungan kerja ke Khartoum Rabu (23/11) menyambut baik keinginan Sudan tersebut.

Disebutkan, dalam kunjungan tersebut, Jumhur melakukan pertemuan dengan para pejabat Kementerian Tenaga Kerja Sudan dan beberapa perusahaan besar setempat.

Kunjungan kerja BNP2TKI merupakan sebuah langkah nyata untuk merealisasikan peluang pengiriman tenaga kerja profesional ke Sudan, katanya.

BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja Sudan telah sepakat untuk mengadakan nota persepahaman (MoU) menyangkut penempatan dan perlindungan terhadap tenaga kerja profesional dimaksud.

DAL Group, perusahaan konglomerat terbesar Sudan, direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan BNP2TKI guna melakukan perekrutan langsung tenaga profesional yang akan ditempatkan di bidang "dairy", "engineering", otomotif, "property" dan lainnya.

Menurut KBRI Khartoum, saat ini cukup banyak tenaga kerja Indonesia non-profesional di Sudan dan banyak dari mereka yang bermasalah, katanya.

"Diharapkan dengan adanya pengiriman tenaga kerja profesional ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja non-profesional di negara Arab Afrika itu," kata Dubes Sujatmiko.

Ditambahkan, "Social Security and Investment Authority" Sudan akan membuka sebuah "medical center" di Khartoum pada Juni 2012 dan telah meminta tenaga profesional dari Indonesia untuk mengelolanya.

Di sisi lain, delegasi Kementerian Kesehatan RI melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Sudan di Khartoum pada Kamis (24/11) untuk menindaklanjuti MoU yang ditandatangani oleh kedua pihak di Jakarta pada 2009.

MoU tersebut intinya, antara lain menyangkut kerja sama bidang kesehatan termasuk pertukaran tenaga medis.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Sudan menyatakan keinginan untuk belajar dari keberhasilan pengembangan Puskesmas di Indonesia dan berharap metode yang serupa dapat dikembangkan di Sudan.

Delegasi Kementerian Kesehatan RI juga melakukan kunjungan ke beberapa rumah sakit bertaraf internasional di Khartoum untuk melihat langsung fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia. (ANTA).

Rampingkan PNS, Outsourcing Diperbanyak

2011-12-04T10:24:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini mencapai 4,7 juta menjadi masalah utama program reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur. Itu sebabnya dalam sepuluh tahun ke depan harus dapat tercipta jumlah pegawai yang ideal.

“Dengan konsep zero growth, berarti dalam sepuluh tahun ke depan akan ada 1,25 juta sampai 1,3 juta pegawai yang pensiun,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (4/12).

Jumlah pegawai yang pensiun ini, lanjutnya, harus digantikan dengan pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi. Bukan itu saja, idealnya, jumlah PNS itu berkurang hingga sekitar 40 persen dalam 10 tahun ke depan. Karena itu, PNS yang akan direkrut maksimal 80 ribu per tahun.

Untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli, ke depan akan diperbanyak tenaga konsultan atau outsourcing, sehingga birokrasi pemerintah ini menjadi ramping, tetapi padat berisi. “PNS mestinya diisi para lulusan terbaik. Sangat tidak masuk akal ketika PNS disamakan dengan lapangan kerja, yang digunakan untuk menampung pengangguran,” tandasnya.

Diakuinya, tidak mudah merealisasikan konsep itu dalam waktu tiga tahun. Langkah-langkah itu akan dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk banyaknya resistensi dari kalangan internal birokrasi itu sendiri.

"Agar sejalan dengan kebijakan moratorium CPNS, harus ada penghitungan jumlah pegawai, khususnya di daerah dipercepat. Kalau dengan kemampuan tenaga analis jabatan yang ada saat ini, maka Kementerian PAN-RB cenderung menunggu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disodorkan daerah," terangnya. /esy/jpnn.

PERDA NO 6/2006 MASIH BERLAKUKAH ?

2011-12-03T03:04:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM. Peraturan dan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan rakyat (DPR atau DPRD) dengan tujuan agar semua fihak dapat merasakan keadilan, baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Dengan peraturan dan perundang-undangan, hak-hak warga dapat terjamin, terselamatkan dari upaya perampasan hak. Hak azasi sebagai manusia , hak- hak pribadi, hak-hak kelompok , termasuk hak-hak sebagai warga negara.

Pemerintah berkewajiban menjalankan peraturan dan perundang-undangan dengan benar dan tepat, secara jujur, dan adil. Pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah, merupakan "penghianatan" terhadap amanah rakyat. Sebab pada dasarnya, pemerintah (para pemimpin) diangkat dalam jabatan adalah memikul amanah dari rakyat. Itulah tata kehidupan berpemerintahan, bernegara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengedepankan hukum dan demokrasi.

Warga, sebagai rakyat, tentu punya kewajiban mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, sebagai warga yang taat peraturan dan perundang-undangan merasa perlu banyak tahu tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan itu, agar tidak mudah terjerumus dalam pelanggaran. Masyarakat (warga) saat ini , tidak bisa dikatakan "buta hurup" terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meski tidak seluruhnya. Paling tidak berkaitan dengan iklim demokrasi yang semakin membaik, rakyat pun berupaya "pinter" dan melek peraturan.

PERDA.

Perda (Peraturan Daerah ) adalah produk hukum yang dibuat pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah propinsi yang mengikat seluruh warga kab/kota atau propinsi. Termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 yang diundangkan pada tanggal 18 September 2006, terdokumentasi pada Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006 Nomor : 6 Seri D.

Sampai saat ini peraturan itu belum dicabut atau dibatalkan. Artinya, pemerintah kabupaten Karawang tidak boleh "menghianati" perda tersebut, demikian pula warga harus tetap mentaatinya.

Pasal 128 ayat (1) Perda tersebut tertulis sebagai berikut ;

"Penjabat Kepala Desa adalah Sekertaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dari Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;"

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila Kepala Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara, maka roda pemerintahan Desa tidak boleh berhenti, sehingga harus ditunjuk salah seorang untuk duduk sebagai Penjabat Kepala Desa.

2. Penjabat Kepala Desa, ; baik Sekdes, Perangkat Desa, maupun PNS, tetap harus diajukan (dusulkan) oleh BPD.

Dalam kontek desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang, berkembang isu yang dihembuskan oleh pejabat Pemerintahan Kabupaten Karawang, bahwa untuk mengisi jabatan Penjabat Kepala Desa Pasirkamuning yang akan ditinggalkan oleh Penjabat sebelumnya (Sarma), akan ditunjuk seorang PNS dari Kantor Kecamatan Telagasari berinisial HM, tanpa diusulkan BPD. Perlu diketahui bahwa Sarma sudah menjabat jabatan tersebut sejak dilantik tanggal 14 Januari 2011, sehingga tidak bisa diusulkan kembali (pasal 128 ayat 2).

Dilain pihak, BPD Desa Pasirkamuning telah menyiapkan seorang "perangkat desa lainnya" , sdr Hadi yang saat ini menduduki jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Pasirkamuning, sebagaimana SK Kepala Desa Pasirkamuning Nomor : 141.3/139/DS/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Hadi dinilai BPD Pasirkamuning, layak dan mampu memegang jabatan tersebut, paling tidak sampai diangkatnya Kepala Desa Pasirkamuning yang definitif.

Bila isu di atas benar, dan terjadi, banyak fihak menilai, aparat pemerintah kabupaten Karawang tidak memahami dan tidak mentaati Perda 6 tahun 2006. Dan itu merupakan penghianatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI

Belum genap satu tahun , Ade Swara menduduki jabatan Bupati Karawang. Menurut Sonjaya Wiranta, Ketua BPD Pasirkamuning, ; "Sebaiknya beliau cermat terhadap setiap surat yang harus ditandatanganinya. Sebab, bila ceroboh, bukan mustahil masyarakat akan menggugat Bupati Karawang ke PTUN.".

Pencetakan Soal UN 2012 Diurus Pusat

2011-11-30T07:08:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Proses pencetakan dan penggadaan soal Ujian Nasional (UN) 2012 tidak lagi dilakukan di masing-masing propinsi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memastikan, pencetakan dan penggandaan akan dikelola Kemdikbud yang kemudian akan dibagi ke beberapa zonasi regional.

Nuh mengatakan, cara ini untuk memudahkan pengawasan proses pencetakan soal UN. “Penggadannya jelas beda dengan tahun lalu. Kalau dulu, dilakukan oleh masing-masing propinsi dengan melakukan tender. Tahun ini semua penggadaan akan dipusatkan. Kalau tahun lalu ada 30 percetakan, sekarang mungkin tidak lebih dari tiga percetakan saja,” ungkap Nuh di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (30/11).

Dikatakan, dengan hanya menggunakan tiga buah percetakan, dipastikan tingkat pengawasannya akan lebih mantap. Bahkan, pemerintah juga akan tetap menggunakan security printing, di mana akan mencantumkan kode rahasia. Sehingga, panitia pelaksanaan UN dapat mengetahui soal tersebut dibuat di percetakan yang mana.

Dijelaskan, meski pengelolaan dipusatkan, namun pencetakan soal tidak harus di Jakarta. “Secara teknis, mungkin akan dibagi ke dalam beberapa wilayah regional. Yakni Barat, Tengah dan Timur. Misalnya, soal UN untuk area pulau Jawa dan Sumatera akan dicetak di Jawa Tengah. Jadi tidak harus berada di Jakarta semua. Semuanya tetap akan melalui tender,” ujarnya.

UN yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 16 April 2012 mendatang tersebut, juga akan tetap menggunakan lima jenis atau tipe soal. Jadi, lanjut Nuh, di dalam kelas yang hanya terdiri 20 siswa akan dibagikan soal secara acak sehingga mereka tidak bisa menebak akan mendapatkan soal jenis A, B, C, D, atau E. “Soal di dalam satu ruang ujian harus ada bermacam-macam jenis. Ada lima jenis soal. Sistem itu tidak akan diubah,” tukasnya.(JPPN).

SBY Kritik Kinerja Guru

2011-11-30T04:04:00.000-08:00

BOGOR - PELITAKARAWANG.COM-.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik guru yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. Padahal, pemerintah telah memberikan tunjangan khusus buat mereka.

Menurut Presiden, banyak guru yang telah lulus sertifikasi sehingga memperoleh tunjangan khusus. Tunjangan tersebut turut mendorong kesejahteraan para guru. Tapi sayangnya, kata SBY, dia masih mendengar keluhan dari kelompok masyarakat yang mengeluhkan kinerja sebagian para guru itu.

"Saya masih menerima masukan dari kelompok masyarakat bahwa sebagian dari saudara kita itu kinerjanya belum banyak berubah," ujar SBY saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan hari guru nasional 2011 dan HUT ke 66 PGRI, di Sentul International Convention Centre, Bogor, Rabu (30/11).

Tidak hanya persoalan kinerja, ada permasalahan lain yang harus diperbaiki. SBY berharap para guru memiliki kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat lingkungan sekolahnya masing. Lingkungan sekolah bisa lebih tertib dan teratur sehingga berdampak positif kepada anak muridnya.

"Saya koreksi mari kita perbaiki ini," jelasnya.

SBY juga mengkritik guru yang tidak bisa menjadi panutan bagi para muridnya. Padahal, kecintaan murid kepada mata pelajaran itu juga bergantung dari peran guru tersebut dalam memberikan teladan atau ajaran yang baik.

"Kenapa saya suka matematika dan bahasa? Itu karena saya terinspirasi oleh guru yang mengajar matematika dan bahasa," terangnya. Dengan perbaikan-perbaikan itu, maka masa depan guru kedepan dapat lebih baik lagi dari sekarang.(republika).

www.pelitakarawang.com

Belum Lewati Masa Bulan Madu, Ini Jawaban Ibas Atas Rumah Cantik di Menteng

2011-11-30T03:50:00.000-08:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM-. Meski mengaku belum melewati masa bulan madu, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab dipanggil dengan Ibas akhirnya terpaksa buka suara seputar kabar pembelian rumah 'cantik' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ibas secara tegas membantah tentang informasi itu.

"Belum saja melewati masa honeymoon, ehh saya sudah harus menanggapi isu seperti ini. Tanggapan saya, tidak benar bila saya membeli rumah di kawasan terbilang Jakarta Pusat tersebut," ujar Ibas dalam pesan singkat yang dikirimkan melalui staf khususnya Bongga kepada wartawan, Rabu (30/11).

Putra Presiden itu mengaku sampai sekarang Ia masih menetap bersama orang tuanya. Sembari terus berikhtiar untuk segera dapat menempati rumah sendiri (bukan seperti yang diisukan).

Harta kekayaannya masih menyesuaikan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang sebelumnya dilaporkan. "Insya Allah saya masih menyesuaikan dengan LHKPN saya dan saya amieeen-i bila suatu saat (entah kapan), saya pun bisa merasakan rumah cantik 'ganteng' itu," jelasnya.

Tentunya, kata Ibas, dengan dana yang halal tanpa korupsi. Diakhir pesannya, Ibas kembali memohon doanya untuk terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Sebagaimana diketahui Ibas baru saja menikahi Putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa pada Kamis, 24 November pekan lalu di Istana Cipanas.

Sebelumnya harian The Jakarta Post, mengutip sumber anonim mengabarkan bahwa Ibas telah membeli rumah bergaya klasik Belanda yang dikenal dengan nama 'Rumah Cantik' seharga Rp16 miliar. Rumah yang terletak di persimpangan antara Jalan Teuku Cik Di Tiro dan Ki Mangunsarkoro ini dibangun 1932.

Rumah, yang telah menerima beberapa penghargaan dari pemerintah kota, dilindungi di bawah keputusan gubernur pada 1993 sebagai salah satu bangunan warisan bersejarah. Karena penampilan yang cantik dan dikelola dengan baik, bangunan seluas 350 meter persegi, yang terletak di tahah sebidang 863 meter persegi sering disewakan sebagai lokasi film dan sinetron.